Serikat Buruh Tolak THR Dicicil


Kamis, 07 Mei 2020 - 13:45:55 WIB
Serikat Buruh Tolak THR Dicicil Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kelompok Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merasa buruh akan dirugikan dengan diizinkannya perusahaan swasta menunda atau menyicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan paling lambat hingga akhir 2020 yang diatur lewat Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengkritik Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang semestinya melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak membayar THS sesuai dengan kewajibannya, bukan memberi ruang agar THR dicicil.

"Sesuai dengan namnya, THR diberikan sebelum hari raya. Kalau sesudah, tidak punya makna," kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/5).

Said mengingatkan THR sangat penting bagi buruh di masa pandemi Covid-19 sekaligus bisa membantu perekonomian negara karena kegiatan ekonomi berlangsung.

Lebih lanjut dijelaskan Said, THR semestinya dibayar 100 persen selambatnya H-7 sebelum Lebaran.

Bagi pekerja yang telah bekerja minimal satu tahun, dia berkata, dibayar minimal satu kali gaji dan kurang dari setahun dibayar secara proporsional.

"Termasuk bagi pekerja yang dirumahkan, yang diliburkan, bahkan bagi pekerja yang di PHK dalam rentang waktu 30 hari sebelum lebaran itu aturannya mendapatkan THR," ujarnya

'Pengusaha dimanjakan'

Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menyampaikan pihaknya juga kecewa dengan kebijakan yang dibuat oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Dia mengatakan SE itu membuat perusahaan ingkar dalam menjalankan aturan hukum dan Undang-Undang.

Ilham juga menilai SE buatan Ida merupakan gambaran bahwa pemerintah era Joko Widodo sangat memanjakan dunia usaha.

"Sebenarnya SE itu juga bertentangan dengan Peraturan Menterinya sendiri. Karena aturan THR diatur dalam Permen. Kalau hierarki UU itu jelas bertentangan gitu," ujar Ilhamsyah.

Rezim Jokowi, kata dia, mengabaikan hukum dan UU yang memberi proteksi kepada rakyat.

"Sehingga di dalam situasi seperti ini, buruh selalu menjadi korban dan orang yang dirugikan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah," ujarnya.

"Itulah kenapa kami berkesimpulan dalam banyak hal kebijakan UU bahwa pemerintah atau negara memang tidak berpihak kepada kaum buruh atau rakyat, tapi mewakili kepentingan rakyat," ujar Ilham.

Ilham menambahkan, pihaknya masih melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti kebijakan itu. Karena pandemi, dia mengatakan langkah waktu dekat adalah melakukan penolakan secara administrasi.

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam aturan itu, perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.

Sementara bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan, maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kesepakatan akan mencakup waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR Keagamaan.

"Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR Keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020," tulis Ida dalam surat tersebut pada 6 Mei 2020, dikutip Kamis (7/8).(*)
 

 Sumber : cnnindonesia.com /  Editor : Rahma Nurjana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 05 Maret 2020 - 17:08:35 WIB

    Serikat Buruh Minta Jokowi Bagikan Masker Gratis

    Serikat Buruh Minta Jokowi Bagikan Masker Gratis JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah memberikan masker kepada masyarakat, khususnya kaum pekerja, secara gratis..
  • Senin, 25 November 2019 - 11:22:50 WIB

    Ditolak Serikat Pekerja Pertamina, Begini Komentar Ahok

    Ditolak Serikat Pekerja Pertamina, Begini Komentar Ahok JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hari ini diangkat sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Dirinya tiba di Kementerian BUMN pagi ini untuk menerima SK pengangkatan sebagai dewan kom.
  • Selasa, 19 November 2019 - 07:32:45 WIB

    Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok, Komentar Luhut Pedas

    Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok, Komentar Luhut Pedas JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menanggapi penolakan serikat pekerja PT Pertamina (Persero) terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Sebelumnya Federasi Serika.
  • Senin, 18 November 2019 - 14:13:40 WIB

    Tangkal Terorisme, Prabowo Minta TNI Kirim Taruna Akmil ke Amerika Serikat

    Tangkal Terorisme, Prabowo Minta TNI Kirim Taruna Akmil ke Amerika Serikat JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berencana meminta TNI untuk mengirim taruna Akademi Militer Indonesia ke Amerika Serikat. Pengiriman taruna Akmil Indonesia ke AS dilakukan dalam rangka.
  • Sabtu, 16 November 2019 - 19:19:44 WIB

    Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok, Ini Alasannya

    Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok, Ini Alasannya JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi bahan perbincangan publik. Pasalnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut-sebut bakal jadi Komisaris Utama di salah satu Badan Usaha Milik.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]