Awasi Pelaksanaan Bansos dan BLT, Guspardi Gaus: Jangan Ada yang Bermain


Kamis, 07 Mei 2020 - 21:29:18 WIB
Awasi Pelaksanaan Bansos dan BLT, Guspardi Gaus: Jangan Ada yang Bermain Guspardi Gaus

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 405,1 triliun untuk mengatasi dampak Covid-19, dimana Rp110 triliun dialokasikan untuk JPS (Jaring Pengaman Sosial), yang diperuntukkan diantaranya untuk bansos, PKH, bansos tunai, bansos sembako dan lain-lain. 

Alokasi dana sebesar itu, belum termasuk dana bansos yang berasal dari refocing dan realokasi APBD menunjang penanganan Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia. 

Guspardi Gaus anggota DPR RI dari Fraksi PAN menegaskan, agar penanganan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pendistribusian berbagai bentuk bantuan pemerintah tersebut dilakukan secara profesional dan proporsional, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara transfaran dan akuntabel.

Mengingat sasaran penerima bantuan ini adalah masyarakat yang berada di daerah, maka semestinya sistim pelibatan perangkat daerah dengan sistim botton up harus dilakukan,sehingga daerah merasakan perasaan memiliki dan tanggungjawab atas penyaluran bebagai bantuan tadi. 

"Libatkan civil society dan organisasi kemasyarakatan setempat untuk menjadi pengawal program bantuan agar tepat sasaran dan terwujudnya akuntabilitas penggunaan uang negara," ujar Guspardi, Kamis (7/5).

Legislator asal Sumatera Barat ini berharap penyaluran bantuan sosial baik dalam bentuk bansos sembako maupun bansos tunai tersebut pelaksanaannya harus diawasi dengan ketat agar bantuan pemerintah untuk Covid -19 benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran, serta jangan sampai terjadi yang mendapatkan bantuan tersebut orang berkecukupan dan mapan ekonominya sedangkan orang susah dan miskin akibat dampak Covid -19 malah tidak mendapatkannya. 

Selanjutnya jangan sampai ada pungutan liar dan pemotongan bantuan tersebut oleh oknum di lapangan dengan alasan apapaun. "Jika didapati ada pungli atau pemotongan dalam bantuan ini maka pihak pemerintah daerah harus melakukan tindakan tegas dengan sanksi yg cukup berat," ujarnya.

"Oleh karena ini guna menampung dan merespon pengaduan masyarakat ini, bisa dibuka saluran informasi 24 jam yang quick respon atas berbagai persoalan yang ada di masyarakat, dan menyikapi berbagai persoalan mengenai paket stimulus dari pemerintah berupa Jaring Pengaman Sosial ini di lapangan sehingga bisa ditangani dengan cepat dan dan tepat," terang Guspardi.

Untuk itu petugas yang berada pada garda terdepan dalam melakukan pendistribusian berbagai bentuk bantuan tersebut, ia mengingatkan agar betul-betul mengenali masyarakat mana yg berhak menerimanya dan mana pula yg tidak.

"Petugas tidak boleh mempermainkan data tersebut, supaya dalam pendistribusian bantuan dari pemerintah ini sasarannya tepat kepada anggota masyarakat yang terkapar akibat dari Covid-19," ujar anggota Komisi 2 DPR RI tersebut. (*)

Reporter : Leni Marlina /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]