Bupati Solok Naikkan Tunjangan Pejabat di Tengah Pandemi Corona? Begini Tanggapan Humas


Jumat, 08 Mei 2020 - 20:38:35 WIB
Bupati Solok Naikkan Tunjangan Pejabat di Tengah Pandemi Corona? Begini Tanggapan Humas Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Ramai beredar postingan salah seorang pemilik akun facebook di media sosial (medsos) yang menyatakan bahwa secara diam-diam Bupati Solok telah menaikkan tunjangan pejabat untuk Pengawai Negeri Sipil (PNS) di tengah kondisi pandemi.

Kemudian pada postingan itu dituliskan, saat PSBB berlangsung dan warga menjerit karena kesulitan ekonomi serta ruang gerak, Bupati Solok malah menaikkan tunjangan pejabat dengan alasan beban kerja. 

Selanjutnya dikatakannya bahwa tunjangan pejabat itu dinaikkan. Bahkan pejabat eselon II/A dapat tunjangan sebesar Rp20 juta yang sebelumnya hanya Rp14.750.000. Cuitan itu dituliskan juga, jika alasannya beban kerja, maka Posko Satgas Covid-19 lah yang lebih berhak karena yang selalu berjibaku dalam penanganan covid-19 tersebut.

Menanggapi postingan itu, Kabag Humas Pemkab Solok, Syofiar Syam ketika dihubungi Harian Haluan.com mengatakan, bahwa itu baru hanya wacana dari pejabat eselon II karena tidak ada Tunjangan Hari Raya (THR) dan tidak ada gaji ke-13, sementara pejabat ada berkerja di rumah (work from home) dan mereka tidak ada pemasukan. 

"Wacana muncul karena tidak ada uang masuk padahal ada potongan anggaran. Untuk mengimbangi hal itu, maka ada wacana untuk menaikkan tunjangan ini (tunjangan pejabat)," katanya, Jumat (8/5).

Ditambahkannya, peluang untuk menjalankan wacana tersebut memang ada sesuai dengan SKB Menteri Dalam Negeri. Cuma dana untuk memenuhi kebutuhan pandemi masih diutamakan dan masih kurang, maka wacana tersebut tidak jadi.

"Karena mengingat kebutuhan dalam penanganan covid-19 masih kurang, maka wacana tersebut tidak bisa diterealisasi tahun kini. Artinya wacana bukan tidak jadi, direalisasikan tahun depan pun juga belum tentu karena bupati belum menyatakan setuju," terangnya.

Lebih lanjut Syofiar Syam menegaskan, perlu diluruskan bahwa wacana tersebut bukanlah usulan dari bupati. Tetapi merupakan usulan dari pejabat eselon II dengan alasan uang masuk tidak ada, sedangkan mereka terus masuk kerja walaupun di rumah.

"Biasanya mereka ini kan ada kerja tambahan dan tentu ada uang tambahan juga. Tapi yang ini bukanlah usulan bupati, sampai aja juga belum wacana ini di meja bupati," tegasnya.

Sementara itu, wacana itu juga didasari oleh keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813 tentang percepatan penyesuaian anggaran APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan corona.

"Selain tantangan penanganan corona, wacana ini juga diakomodir oleh undang-undang tersebut dan inilah dasarnya. Cuma anggaran APBD untuk covid ini belum cukup, maka lebih diutamakan dalam penanganan covid tersebut sesuai dengan perintah Bupati Solok," tandasnya. (*)

Reporter : Buliza Rahmat /  Editor : Nova Anggraini
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]