Kearifan Lokal dalam Pengelolaan “Nagari” Pesisir yang Terancam Abrasi


Senin, 11 Mei 2020 - 15:56:02 WIB
Kearifan Lokal dalam Pengelolaan “Nagari” Pesisir yang Terancam Abrasi Dr Ir Haryani, MT

HARIANHALUAN.COM - Pribahasa Minang dengan peringatan ‘kok takuik dilamun ombak, jan barumah di tapi pantai’ (jika takut disapu ombak, jangan berumah di tepi pantai) yang artinya kalau takut terkena ombak jangan membuat rumah ditepi pantai, sehingga harus siap menghadapi resiko sebuah perbuatan.

Oleh: Dr Ir Haryani, MT

Mahasiswa S 3 Prodi Ilmu Lingkungan Pascasarjana UNP

 

Falsafah ‘alam takambang jadikan guru’ (alam terkembang jadikan guru) adalah agar selalu belajar dari tanda-tanda alam dan kejadiannya. Salah satu kota pesisir di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Pariaman, dimana karakteristik abrasi pantai 15 tahun pengamatan (tahun 2003 sampai dengan tahun 2018) menyebabkan berkurangnya daratan yaitu rata-rata 13,18 ha/tahun, sedangkan penambahan daratan 19,03 ha/tahun.

Abrasi tersebar di 13 titik dengan luas 197,65 ha tersebar di 8 desa/kelurahan dan 11 titik akresi dengan luas 285,38 ha tersebar di 9 desa/kelurahan. Faktor fisik yang paling mempengaruhi abrasi dan akresi pantai Kota Pariaman yaitu faktor arus, bentuk garis pantai, tipologi pantai dan tutupan vegetasi sedangkan yang cukup mempengaruhi adalah faktor gelombang.

Hasil pengolahan Arc Gis 2018, kelas ancaman abrasi pantai dengan parameter tinggi gelombang, bentuk garis pantai, arus, tutupan vegetasi dan tipologi pantai maka Kota Pariaman termasuk kedalam kelas ancaman abrasi kelas Sedang seluas 5.411 ha dan kelas ancaman Tinggi 1.302 ha.

Terjadi ‘pasia takikih’ di Kota Pariaman sejauh rentang 4,53 m s/d 109,24 m sedangkan ‘pasia mahelo’ terjadi sejauh rentang 8,54 m s/d 41,06 m. ‘Pasia takikih’ terjauh terdapat di titik 22 Kelurahan Taluak yaitu sejauh 109,24 m atau rata-rata 7,28 m/tahun dan terdekat di titik 12 Kelurahan Lohong sejauh 4,53 m. ‘Pasia mahelo’ terjauh terdapat di titik 21 Kelurahan Naras Hilir yaitu sejauh 41,06 m atau rata-rata 2,74 m/tahun.

Panjang pantai Kota Pariaman yang mengalami ‘pasia takikih’ adalah sepanjang 0,28 km dan panjang pantai yang mengalami ‘pasia mahelo’ sepanjang 0,47 km. Pada Desa Manggung, Desa Apar dan Desa Ampalu yang merupakan desa pesisir Kota Pariaman yang termasuk ke dalam Kenagarian Manggung tidak mengalami ‘pasia takikih’ tetapi mengalami ‘pasia mahelo’ saja. Pada hal jika dilihat karakteristik fisik pantainya adalah sama sehingga seharusnya mengalami ‘pasia takikih’.

Pertanyaan besar yang perlu dijawab mengapa hal itu terjadi. Walaupun di 3 desa pesisir Kenagarian Manggung tersebut tidak terjadi ‘pasia takikih’ namun dalam kajian tingkat ancaman ‘pasia takikih’ dalam kategori Sedang terdapat di Desa Manggung sementara di Desa Apar tingkat ancaman abrasi kategori Sedang sampai dengan Tinggi.

Terdapat wilayah yang terancam ‘pasia takikih’ kategori Sedang di Desa Manggung seluas 9,3642 ha sedangkan di Desa Apar tingkat ancaman Sedang seluas 15,3888 ha dan tingkat ancaman Tinggi seluas 0,1535 ha.

Dilihat dari laju pertumbuhan wilayah terbangun dari tiga kecamatan pesisir, maka Kecamatan Pariaman Tengah memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi dalam kurun waktu 13 tahun pengamatan yaitu 70,47 % wilayah sudah terbangun atau rata-rata pertumbuhan wilayah terbangun 5,4 % pertahun. Hal ini disebabkan Kecamatan Pariaman Utara termasuk pusat pemerintahan dan pusat perdagangan di Kota Pariaman, sesuai dengan visi Kota Pariaman yaitu “Mewujudkan Kota Pariaman sebagai Kota Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Barat Sumatera.

Berbeda dengan Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Selatan dimana laju pertumbuhan wilayah terbangun mengalami penurunan dimana periode tahun 2003- 2007 pertumbuhan luas wilayah terbangun Kecamatan Pariaman Selatan rata-rata 9,62 ha/th, namun periode 2007-2016 turun menjadi 8,24 ha/th.

Begitupun di Kecamatan Pariaman Utara di mana periode 2003-2007 pertumbuhan luas wilayah terbangun 10,38 ha/th, mengalami penurunan pada periode 2007-2016 menjadi 8,58 ha/th. Berbagai alasan mengapa anak nagari di pesisir Pariaman bermukim sangat dekat dengan pantai.

Hasil pengolahan data setidaknya ada 6 alasan mengapa anak nagari bermukim dipantai yaitu

a) tinggal dengan orang tua yang bermukim dipesisir pantai; 28,31 %,

b) dekat dengan tempat bekerja (nelayan, pedagang); 26,48 %,

c) tidak punya lahan/tanah lain; 18,72 %, d) diberi lahan ‘pasie mahelo’/akresi pantai; 11,87 % dan lain-lain.

Tindakan anak nagari pesisir untuk mengurangi ‘pasia takikih’ yang paling sering dilakukan adalah;

a) penanaman pohon waru, cemara, bakau dan pinago (49,67 %),

b) menjaga lingkungan (34,44 %), c) tidak melanggar adat (2,65 %).

Menurut anak nagari pesisir ekosistem mangrove dapat menjadi pelindung alami dari ancaman ‘pasia takikih’ dan tsunami, pengendalian erosi pantai, menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari gempuran ombak, melindungi terumbu karang, habitat biota laut terutama ikan, kepiting dan udang.

Fakta ini didukung oleh terjadinya penambahan luas ekositem mangrove di pesisir Kota Pariaman, dimana jika pada tahun 2004 luas ekosistem mangrove hanya seluas 5 ha, lalu meningkat pada tahun 2006 menjadi 20 ha dan pada tahun 2016 dalam RTRW Kota Pariaman meningkat 7 kali lipat atau setara 35,1 ha dalam kurun waktu 12 tahun. Dari pengolahan data tiga Kecamatan pesisir di Kota Pariaman memiliki hutan bakau seluas 18,25 ha yaitu seluas 16,5 ha berada di Kecamatan Pariaman Utara sedangkan sisanya tersebar di Kecamatan Pariaman Tengah 0,5 ha dan Kecamatan Pariaman Selatan 1,5 ha.

Pengelolaan wilayah pesisir terancam ‘pasia takikih’ berbasis anak nagari merupakan upaya mengoptimalkan potensi sosial dan nilai-nilai lokal yang dimiliki untuk memudahkan proses penanganan wilayahnya. Falsafah ‘alam takambang jadikan guru’ diterapkan, sebagai metode atau cara yang tepat bagi anak nagari memperlakukan atau mengolah sumberdaya alam dengan manfaat sebesarnya tanpa berlebihan sehingga hidup dapat berkelanjutan sampai anak cucu.

Alam menjadi guru terbaik bagi kehidupan anak nagari sehingga menghasilkan gagasan dan tindakan agar anak nagari tidak tunduk pada alam tetapi hidup selaras dengan alam, mengantisipasi perubahan alamiah pesisir seperti ‘pasia takikih’, badai, banjir rob, gempa bahkan potensi tsunami. Kepercayaan anak nagari bahwa memperlakukan alam semena-mena akan berakibat terganggu dan rusaknya fungsi alam yang berujung pada timbulnya bencana.

KAN dapat berperan banyak dalam pengelolaan salingka nagari agar dapat mengurangi pemanfaatan pembangunan nagari yang tidak sesuai dengan konsepkonsep pembangunan sebuah nagari dimana sebuah nagari harus memenuhi syaratsyarat: babalai bamusajik, basuku banagari, bakorong bakampuang, bahuma babendang, balabuah batapian, basawah baladang, bahalaman bapamedanan, jo bapandam bapusaro (mempunyai balai adat, masjid, suku-nagari, korong-kampung, rumah-bendeang, jalan-sungai, sawah-ladang, halaman dan pemakaman). Model pengelolaan wilayah pesisir terancam ‘pasia takikih’ berbasis anak nagari di Manggung Pariaman, yaitu dengan mengatur pemanfaatan lahan dan pola ruang serta menerapkan konsep pembentukan nagari secara konsisten hingga kini, adalah sebagai berikut.

  • Zona konservasi; yang terdiri dari pantai, kawasan hutan pinago, cemara pantai dan hutan bakau ditetapkan sebagai ‘hutan nagari’ dengan ketebalan lebih kurang 50 m dari garis pantai serta ‘talao’ (talaga), dimana jarak zona ini dari bibir pantai kedarat sejauh lebih kurang 50 m. Zona ini berfungsi sebagai garda terdepan pengaman utama pantai karena berbatasan langsung dengan laut dan hanya difungsikan (terbatas) yaitu sebagai wisata edukasi/wisata mangrove.
  • Zona penyangga; merupakan zona lapis kedua setelah zona konservasi dengan penetapan fungsi sawah (‘nan basah dipasawah’) dan ladang (‘nan kariang di paladang’) sebagai kawasan penyangga dengan ketebalan 250 m, sekaligus sebagai kawasan untuk bercocok tanam bagi anak nagari dengan jarak dari garis pantai lebih kurang 300 m. Sesuai dengan pepatah Minang ‘Nan lereng ditanam bambu, nan miriang ditanam tabu, nan bancah buek kolam, nan rawa buek sawah, nan kariang buek ladang, nan munggu buek pandam kuburan’ (yang lereng ditanam bambu, yang miring ditanam tebu, yang berair dijadikan kolam, yang berawa dijadikan sawah, yang kering dijadikan lading/kebun). Pemanfaatan lahan sesuai dengan karakteristik fisik alami merupakan Zona penyangga berfugsi sebagai lahan pertanian dan perkebunan/ladang tempat ‘anak nagari’ berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
  • Zona budidaya; merupakan zona lapis ketiga dengan penetapan kawasan permukiman sebagai ‘huma’ (rumah) tempat tinggal anak nagari yang dilengkapi dengan sarana prasarana. Semua nagari harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman nagari seperti ‘labuah’ (jalan), ‘balai/pakan” (pasar), ‘balai-balai’ (tempat pertemuan), “musajik’ (masjid), ‘pandan pusaro’ (tempat pemakaman/pusara) dan ‘tapian’ (sungai, sumber air bersih). Jarak zona budidaya dari garis pantai lebih kurang 350 m sehingga sampai saat ini aman dari ancaman abrasi pantai. Jika dilihat karakteristik ‘pasia takikih’ di Kota Pariaman sejauh 109,24 m, maka zona budidaya sangat aman dari ‘pasia takikih’.

​​​​​​​Sumber: Haryani,

 

2020 Fakta ini membuktikan bagaimana anak nagari Manggung dapat mengelola lingkungannya yang terancam ‘pasia takikih’ secara arif dan bijaksana. Kondisi ini membuktikan hipotesis bahwa konsep pembentukan nagari dan kearifan lokal dalam pemnfaatan lahan serta keberadaan ekosistem mangrove dapat mengurangi tingkat ancaman abrasi. ‘Alam takambang jadikan guru’ dan ‘jiko takuik dilamun ombak jan barumah ditepi pantai’ adalah filosofi di Minangkabau yang masih relefan dalam mengelola lingkungan pesisir yang terancam abrasi pantai saat ini.

 

(Artikel ini ditulis berdasarkan Disertasi untuk penyelesaian S-3 pada Prodi Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Padang, dengan Tim Promotor Prof.Dr.H.Agus Irianto dan Co Promotor Dr.Nurhasan Syah,M.Pd). (*)

 Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 12 Mei 2020 - 12:21:39 WIB

    Hutan dan Kearifan Lokal

    Hutan dan Kearifan Lokal Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 mengatakan bahwa hutan adalah “Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]