Aksi Anggota Dewan Pasaman Lawan Petugas PSBB di Agam, Ketua DPRD: Jika Benar, Ada Sanksi


Selasa, 12 Mei 2020 - 16:35:53 WIB
Aksi Anggota Dewan Pasaman Lawan Petugas PSBB di Agam, Ketua DPRD: Jika Benar, Ada Sanksi ilustrasi PSBB

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Sempat viral di media sosial, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Bustomi mengakui oknum anggota legislator yang diduga melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan melawan saat ditegur petugas di kawasan perbatasan Kabupaten Agam dan Pasaman itu tercatat sebagai anggota DPRD Pasaman.

"Benar, orang dalam video itu adalah Martias, dia adalah anggota dewan asal Pasaman dari fraksi Gerindra," kata Bustomi saat dihubungi melalui aplikasi pesan daring miliknya di Lubuksikaping, Selasa (12/5/2020).

Menurutnya, saat ini pihaknya belum bisa memberikan pernyataan resmi terkait kejadian itu, karena yang bersangkutan belum bisa dihubungi untuk mendapatkan keterangan terkait alasan yang bersangkutan bertindak seperti itu. Pada kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa tersebut dan berjanji akan menelusuri kebenarannya.

Dia juga menyebut, akan menegur yang bersangkutan jika terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar norma selaku pejabat negara. "Saya harus menanyakan terlebih dahulu terkait kronologis kejadiannya kepada yang bersangkutan, jika memang ada sisi aturan dan kode etik yang dilanggar tentu akan diberikan teguran dan sanksi yang setimpal," ungkapnya.

Sementara itu, salah seorang penggiat anti korupsi di daerah itu, Muhammad Syafi'i ketika dimintai pendapatnya tentang kejadian tersebut, merasa malu dan mendesak pihak DPRD Pasaman untuk segera mengklarifikasi serta menegur oknum legislator yang menurutnya telah memperlihatkan sikap arogan dan tidak pantas selaku pejabat negara.

"Setiap orang wajib mengikuti seluruh larangan tentang PSBB, termasuk larangan memasuki suatu kawasan tanpa menggunakan masker seperti yang terlihat dalam video tersebut," tegasnya.

Ia juga mendesak oknum yang bersangkutan untuk segera meminta maaf agar citra buruk yang diperlihatkannya itu bisa diluruskan dan tidak menimbulkan pandangan negatif terhadap lembaga legislatif atau lembaga negara lainnya. Itu tindakan bersifat pribadi di luar kendali, jangan sampai perbuatan yang tidak simpatik itu memberi pengaruh buruk terhadap kewibawaan lembaga negara.

"Banyak juga orang baik yang ada didalamnya harus terancam akibat satu kesalahan yang didiamkan tanpa tindakan," tutupnya. (*)

Reporter : Rully Firmansyah /  Editor : Agoes Embun

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]