PNS Boleh ke Luar Kota, Pengamat: Atasannya Harus Diawasi Agar Tidak Terjadi Kongkalikong!


Rabu, 13 Mei 2020 - 19:39:11 WIB
PNS Boleh ke Luar Kota, Pengamat: Atasannya Harus Diawasi Agar Tidak Terjadi Kongkalikong! Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM- Kebijakan pengecualian boleh ke luar kota untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) alias pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka perjalanan dinas dinilai perlu diawasi. Hal itu kemungkinan adanya penyalahgunaan surat tugas untuk mudik.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai bisa saja ada kongkalikong antara atasan dengan bawahan untuk memberikan surat tugas. Jika itu benar terjadi, maka atasan perlu ikut ditindak.

"Keahlian ASN kan memang mengakali. Sudah pasti digitukan. Atasannya harus diawasi, kalau (terbukti kongkalikong) atasannya harus ikut ditindak," kata Agus seperti dilansir detikcom, Rabu (13/5/2020).

Agus pun heran mengapa ada kebijakan tersebut. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan bahwa PNS dilarang bepergian ke luar daerah.

"Menpan-RB nya nggak jelas. Orang Presiden sudah nggak boleh ASN mudik, ya nggak boleh. Kenapa bikin pengecualian-pengecualian lagi? Kalau nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau dibikin pengecualian kan sudah pasti begitu," ucapnya.

Kebijakan PNS boleh ke luar kota tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 55/2020 tentang Perubahan atas SE Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Sebelumnya pemerintah melarang PNS melakukan perjalanan ke luar daerah melalui SE Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.(*)

 Sumber : detik.com /  Editor : Rahma Nurjana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 13 Juli 2020 - 14:44:13 WIB

    Sabar ya, Gaji ke-13 PNS 2020 Akan Diputuskan Oktober

    Sabar ya, Gaji ke-13 PNS 2020 Akan Diputuskan Oktober HARIANHALUAN.COM - Di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah berusaha menghemat anggaran untuk bisa dialokasikan membantu masyarakat yang paling terdampak. Salah satunya melalui program bantuan sosial dan bantuan langsung tuna.
  • Kamis, 09 Juli 2020 - 23:21:09 WIB

    CPNS Kemenkeu Dihentikan 5 Tahun, Andi Arief: Pasti Ada yang Menkeu Tutupi

    CPNS Kemenkeu Dihentikan 5 Tahun, Andi Arief: Pasti Ada yang Menkeu Tutupi HARIANHALUAN.COM - Politisi Partai Demokrat Andi Arief angkat bicara mengenai putusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghentikan CPNS Kemenkeu selama lima tahun, termasuk dari Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN). Andi.
  • Kamis, 09 Juli 2020 - 15:19:59 WIB

    Lulusan STAN Bisa Jadi CPNS Kemenkeu Lho

    Lulusan STAN Bisa Jadi CPNS Kemenkeu Lho HARIANHALUAN.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN tetap menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meski saat ini, telah diputuskan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS .
  • Kamis, 09 Juli 2020 - 14:24:11 WIB

    Terungkap Alasan Kemenpan-RB Tak Buka Lowongan CPNS 2020

    Terungkap Alasan Kemenpan-RB Tak Buka Lowongan CPNS 2020 HARIANHALUAN.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan alasan Kementerian PAN-RB tidak membuka perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS), pada 2020 in.
  • Rabu, 08 Juli 2020 - 09:05:52 WIB

    Jangan Main-main, PNS yang Tak Produktif Bakal Dipecat

    Jangan Main-main, PNS yang Tak Produktif Bakal Dipecat HARIANHALUAN.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan bakal melakukan reformasi birokrasi di lingkup aparatur sipil negara (ASN)..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]