Pansus II DPRD Payakumbuh akan Bahas Data Penerima Bantuan APBD Pemko


Rabu, 13 Mei 2020 - 23:34:39 WIB
Pansus II DPRD Payakumbuh akan Bahas Data Penerima Bantuan APBD Pemko Pansus II DPRD Payakumbuh.

PAYAKUMBUH, HARIANHALUAN.COM -- Panitia Khusus (Pansus) Percepatan penanganan Covid-19 Kota Payakumbuh yang fokus pada dampak sosial dan ekonomi.  

Pansus II DPRD Kota Payakumbuh telah melakukan rapat bersama OPD terkait di Kantor DPRD, Rabu (13/5/2020) untuk menyegerakan data warga terdampak sosial oleh wabah Corona.

Ketua Pansus II Yendri Bodra Dt. Parmato Alam saat dihubungi wartawan via telepon, Rabu (13/5) malam, mengatakan, pihaknya memastikan tidak akan ada penerima bantuan ganda (overlap). 

Artinya, 12.000 KK yang telah menerima bantuan Sembako, PKH, Bansos Kementerian Sosial dan BLT Provinsi dipastikan tidak akan menerima lagi bantuan dari APBD Pemko Payakumbuh.

"Kita minta dinas-dinas terkait seperti Ketahanan Pangan, Pariwisata, Tenaga Kerja dan Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, dan dinas lainnya mempersiapkan data untuk ditampung di Dinas Sosial," kata YB. Dt. Parmato Alam

Dikataksnnya,  data nantinya akan diverifikasi bersama lurah dan camat, hakekatnya balik ke kelurahan, tentu lurah yang tahu kondisi sebenarnya. "Ya, Kamis (14/5/2020), kami akan rapat bersama lurah dan camat, agar datanya pasti dan tidak akan ada penerima bantuan ganda," jelasnya.

Sementara itu bantuan yang akan dikucurkan Pemko tersebut, kurang lebih 10 miliar, besarannya sama dengan BLT dan Bansos, perbulan KK terdampak menerima Rp600 ribu perbulan selama 3 tahap.

"Yang pasti bantuan ini diberikan kepada warga terdampak ekonomi, bukan lagi terdampak sosial seperti warga miskin, lebih dari 4000 akan tercover," kata politikus Golkar itu.

Sekretaris Pansus II Yernita dari Partai Gerindra terpisah menyebut, kegelisahan warga dirasakan oleh dewan dimana banyak yang mengeluhkan bantuan-bantuan sebelumnya ada warga yang patut mendapatkan haknya tidak tercover.

"Kita ingin agar perhatian untuk penerima bantuan kali ini kepada warga kita yang ekonominya betul-betul terhambat atau susah usahanya gara-gara PSBB di tengah wabah Corona," kata Yernita.

Yernita mencontohkan, korban PHK, tukang dendang yang tak bisa bekerja akibat covid, pekerja yang mengantar tahu dari pabrik tahu goreng ke luar kota, kusir bendi, tukang ojek, pelaku orgen tunggal, pekerja di industri kecil seperti usaha golong-golong, karak kaliang, bahkan janda dengan banyak tanggungan diharapkan dapat disantuni.

"Itu baru beberapa contoh saja, mereka dan pekerja-pekerja lainnya adalah orang-orang terdampak ekonomi, bukan terdampak sosial lagi, pendapatan mereka pasti menurun atau bahkan nihil selama PSBB ini," kata Yernita.

Pansus II berharap bantuan ini dapat dibagikan kepada warga secepatnya sebelum lebaran (hari raya idul fitri), karena kebutuhan warga sangat banyak seminggu sebelum hari raya

"Kita berharap yang terbaik bagi masyarakat selama wabah Covid-19 menerpa disamping keamanan mereka dijamin pemerintah, kehidupan mereka juga dapat diringankan," tuturnya. (*)

Reporter : Zulkifli /  Editor : Agoes Embun
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 30 Januari 2017 - 20:52:31 WIB

    Dugaan SPj Fiktif di Dinas PUPR, DPRD Sumbar Bakal Bentuk Pansus

    Dugaan SPj Fiktif di Dinas PUPR, DPRD Sumbar Bakal Bentuk Pansus PADANG, HALUAN—Wacana membentuk Pansus untuk menelusuri penyalahgunaan miliaran anggaran yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbar menguap di kalangan DPRD Sumbar. .
  • Rabu, 02 November 2016 - 01:19:28 WIB

    Bahas Ranperda, Pansus DPRD Usulkan Kunker ke Bandung

    PAYAKUMBUH, HALUAN — Sekaitan dengan pembahasan beberapa Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kota Paya­kumbuh yang diajukan se­be­lumnya oleh eksekutif ke DPRD Payakumbuh, Panitia Khusus (Pansus) DPRD kota ini me­merl.
  • Kamis, 09 Juni 2016 - 16:21:57 WIB

    DPRD Bentuk Pansus untuk Bahas PPMHA

    DPRD Bentuk Pansus untuk Bahas PPMHA MENTAWAI, HALUAN-- DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai telah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) pada Senin ( 6.
  • Rabu, 16 Maret 2016 - 03:38:21 WIB
    Dugaan Pelanggaran di Pilkada Limapuluh Kota

    Pansus Pemilukada Harus Konsisten

    LIMAPULUH KOTA, HA­LUAN — Meski Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota sudah dilantik sejak sebulan lalu, namun gonjang ganjing adanya dugaan pe­malsuan dokumen du­kung­an pasangan calon dan du­gaan penyalah­guna­an .
  • Selasa, 22 Desember 2015 - 02:38:19 WIB

    Dewan Bentuk Pansus Pelanggaran Pilkada

    Dewan Bentuk Pansus Pelanggaran Pilkada Agam, Haluan — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, membentuk panitia khusus (Pansus) pelanggaran selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]