Untukmu, Baby Isyana..!


Kamis, 14 Mei 2020 - 18:56:33 WIB
Untukmu, Baby Isyana..! Ilustrasi

Pintu hati Saya sangat terketuk ketika salah seorang teman lama mengirimkan sebuah video melalui wa Saya. Dari video tersebut Saya mendapatkan sebuah informasi telah terjadi kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban professional dalam pemberian upaya kesehatan yang terjadi di salah satu rumah sakit negeri di Kota Padang.

 

Oleh: Dr. Siska Elvandari, SH., MH
Dosen Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Unand

 

Pemberian upaya kesehatan yang terjadi di salah satu rumah sakit negeri di kota Padang berawal dari seorang pasien "Baby Isyana" yang merupakan pasien rujukan dari rumah sakit Aisyah Pariaman membutuhkan perawatan intensif, namun pihak salah satu rumah sakit negeri di kota Padang tidak memberikan upaya kesehatan, sedangkan kondisi pasien merupakan pasien gawat darurat yang tentu saja membutuhkan pemberian upaya kesehatan, sebagaimana layaknya setiap rumah sakit termasuk tenaga kesehatan didalam harus melakukan pelayanan kesehatan yang bertitiktolak pada ketiga standar yang sudah menjadi "ruh" pelayanan kesehatan, yakni : standar profesi, standar pelayanan, dan standard operational procedure (SOP).

Ketiga standar yang seharusnya dilakukan oleh sebuah rumah sakit melalui tenaga medis yang sedang bertugas saat itu, sedikit ternoda dengan terjadinya pembiaran pasien terhadap "Baby Isyana" ini. Kenapa Saya bilang sedikit ternodai? dengan beberapa alasan. Pertama, pihak rumah sakit tidak mampu mempertimbangkan "keselamatan pasien atau patient safety" terhadap "Baby Isyana" yang sudah jelas datang dengan berstatus "pasien rujukan dari R.S. Aisyah Pariaman" dengan indikasi terjadi kedaruratan medis yang menyertainya, dimana pasien sudah datang di rumah sakit tersebut pada tanggal 29 April sekitar pukul 13:30, namun ketika sampai di UGD tidak ada satupun tenaga medis yang menyambutnya untuk memberikan upaya kesehatan. Yang lebih memiriskan hati Saya, ketika kedua orang tua  "Baby Isyana" harus mengikuti sederetan prosedur Covid-19, sehingga  membawa "Baby Isyana" yang sedang mengalami kedaruratan medis harus diperiksa sebagai anamnesa awal di rumah sakit tersebut.

Hal ini tentu saja membuat Saya "shock", kenapa harus prosedur Covid-19 yang sedang menjadi trending topics saat ini harus menjadi "momok yang sangat menakutkan" terhadap keluarga "Baby Isyana", mengingat sedari awal tidak ada anamnesa awal  dari rumah sakit Aisyah Pariaman yang menyatakan, bahwa "Baby Isyana" sedang terpapar Covid-19.

Kedua orang tua "Baby Isyana" dengan segala kerendahan hati akhirnya harus legowo menerima perlakuan seperti itu dengan harapan bahwa "Baby Isyana" mendapatkan tindakan medis yang optimal, dan sekaligus  menjadi saksi sejarah, bahwa begitu tidak berharganya "nyawa Baby Isyana", ketika upaya pemberian kesehatan terhadap anaknya tidak berjalan maksimal, mengingat mereka datang sekitar pukul 13:30 sampai pada pukul 15:30 pasien hanya  mendapatkan tindakan medis, seperti pemeriksaan ekg dan sampai pada akhirnya sekitar pukul 17:00 "Baby Isyana" menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan sang ayah tercinta.

Jelang  beberapa menit kemudian barulah seorang perawat datang ke kamar pasien dengan niat mau check darah terhadap "Baby Isyana". Kondisi ini cukup mengejutkan saya bagaimana bisa sebuah rumah sakit mampu menetapkan pasien "yang sedang terpapar Covid-19" tanpa melakukan "check darah" dan beberapa tes lainnya terlebih dahulu. Kondisi ini mengindikasikan,  bahwa lemahnya koordinasi antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan yang sedang bertugas saat itu, tanpa mengetahui kondisi pasien sudah meninggal dunia.

Kedua, ketiga standar yang menjadi ujung tombak dalam pemberian upaya kesehatan tidak terselenggara dengan baik, dan tentu saja kondisi ini juga melanggar apa yang menjadi tujuan dari pemberian pelayanan kesehatan, yakni : mengurangi penderitaan, memperpanjang kehidupan, dan mendampingi pasien sampai akhir kehidupannya yang inti dari ketiga tujuan ini bagaimana sebuah rumah sakit mampu menjaga harkat dan martabat pasiennya sendiri, mengingat titik tolak pemberian upaya kesehatan sebagai "Officium Nobile",  sebagai profesi yang mulia, dan terhormat yang sudah seharusnya mampu memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap tubuh dan nyawa pasien sebagai upaya "memanusiakan pasien" sebagai "manusia yang seutuhnya".

Ketiga, setelah  "Baby Isyana" menghembuskan nafas terakhirnya, pihak rumah sakit tidak ada yang sedikit peduli terhadap "penghormatan terakhir" terhadap "Baby Isyana", akhirnya hanya ayah tercinta dan keluarga yang "membawa jenazah Baby Isyana" untuk keluar rumah sakit. Hal ini dikarenakan karena pihak rumah sakit terlalu ngotot menetapkan status "Bayi Isyana" sebagai "pasien yang sedang terpapar Covid-19, dan meminta izin kepada kedua orang tua "Bayi Isyana" untuk "dikremasikan" sebagai pasien Covid-19, dan sesampainya "Baby Isyana" dan keluarga di rumah duka di Pariaman, kembali di buat shock dengan hadirnya Tim Gugus Tugas dari Dinas Kesehatan Kota Pariaman.

Dari uraian di atas, maka timbul pertanyaan apakah pihak rumah sakit telah melakukan pemberian upaya kesehatan sesuai dengan Standar Operational Procedur (SOP) dan standar pelayanan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara  paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.

Rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Selanjutnya, dalam Pasal 29 Bab VIII tentang Kewajiban dan Hak Rumah Sakit, menyatakan, bahwa : setiap rumah sakit berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;  membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; melaksanakan point rujukan; memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; menghormati dan melindungi hak-hak pasien, dan melaksanakan etika rumah sakit.

Pasal 29 ayat 2 Bab VIII Bagian Kesatu Ayat (2) tentang Kewajiban, menyatakan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, atau denda dan pencabutan izin rumah sakit.

Ketiga bentuk Sanksi administratif terhadap rumah sakit di atas,  mungkin bisa saja di berlakukan pada beberapa kasus tertentu, seperti tidak menimbulkan "hilangnya nyawa" seseorang. Namun, dalam Bagian Ketujuh  tentang Tanggungjawab Hukum yang terdapat dalam  Pasal 46, menyatakan bahwa : Rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.

Merujuk pada ketentuan Pasal 46 tersebut di atas, dapat disimpulkan telah terjadi beberapa kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit  negeri di kota Padang, sehingga berdampak terjadinya suatu akibat hukum yang menimbulkan  "hilangnya nyawa seseorang", yakni "Baby Isyana", sudah seharusnyalah hukum pidana  bukan lagi menjadi "obat yang terakhir" atau "Ultimum Remedium", melainkan hukum pidana sebagai "obat yang utama" atau "Primum Remedium" yang harus di utamakan, dengan dasar pemikiran kita harus kembalikan kepada tujuan hukum pidana untuk memberikan perlindungan terhadap kejahatan tubuh dan nyawa dan tentunya hal ini juga sejalan dengan amanah Undang-Undang No. 39 tentang HAM yakni tentang Hak Untuk Hidup dan Hak Untuk Mempertahankan Kehidupan, dan juga sejalan dengan dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut prinsip "Pro Life" yakni Hak Untuk Hidup dan Mempertahankan Kehidupan, bukan " Pro Choice" atau hak atas pilihan, karena nyawa bukan untuk urusan di pilih. (*)

 Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]