Pemerintah Berikan Bantuan untuk Peserta JKN-KIS Kelas III


Kamis, 14 Mei 2020 - 21:02:41 WIB
Pemerintah Berikan Bantuan untuk Peserta JKN-KIS Kelas III Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.

“Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III,” jelas Iqbal, Rabu (13/05). 

Ia menerangkan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III. 

“Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” tutur Iqbal. 

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, lanjut Iqbal, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,” tambahnya. 

Iqbal juga mengatakan, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, pada tahun 2020 peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan. 

“Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” tutupnya. (*)

Reporter : Merinda Faradianti /  Sumber : Rilis BPJS Kesehatan /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 03 Juni 2020 - 15:37:54 WIB

    Warning untuk Pemerintah: Jangan Sampai Ebola Masuk Indonesia

    Warning untuk Pemerintah: Jangan Sampai Ebola Masuk Indonesia HARIANHALUAN.COM -- Virus ebola kembali mewabah di Republik Kongo. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk waspada jangan sampai virus yang berasal dari hewan liar itu masuk ke Indonesia..
  • Selasa, 02 Juni 2020 - 10:53:53 WIB

    Tok! Pemerintah Putuskan Tidak Berangkatkan Jamaah Haji Tahun Ini

    Tok! Pemerintah Putuskan Tidak Berangkatkan Jamaah Haji Tahun Ini HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah melalui Kementerian Agama menyampaikan keputusan bahwa pelaksanaan haji 2020 untuk jemaah Indonesia tidak ada. Hal ini disampaikan langsung Menteri Agama, Fachrul Razi..
  • Senin, 01 Juni 2020 - 13:16:53 WIB

    Kepastian Jemaah Haji Diputuskan Pemerintah Hari Ini

    Kepastian Jemaah Haji Diputuskan Pemerintah Hari Ini HARIANHALUAN.COM - Pemerintah dijadwalkan memutuskan jadi atau tidaknya keberangkatan jemaah haji 2020 pada Senin (1/6/2020) hari ini. Diperkirakan, puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini pada tanggal 30 Juli. Jika pelaksan.
  • Ahad, 31 Mei 2020 - 08:07:52 WIB

    Zona Hijau, Pemerintah Izinkan 102 Wilayah Laksanakan Kegiatan Produktif

    Zona Hijau, Pemerintah Izinkan 102 Wilayah Laksanakan Kegiatan Produktif HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau untuk melaksanak.
  • Jumat, 29 Mei 2020 - 18:42:53 WIB

    Kabar Gembira! Bansos dan Subsidi dari Pemerintah Diperpanjang

    Kabar Gembira! Bansos dan Subsidi dari Pemerintah Diperpanjang HARIANHALUAN.COM - Pemerintah memperpanjang masa pemberian bantuan sosial (bansos) hingga Desember 2020 untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Namun, jumlah nominal bansos yang diberikan pem.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]