Warga Mentawai Boleh ke Padang Asal Lengkapi 3 Persyaratan


Jumat, 15 Mei 2020 - 13:37:55 WIB
Warga Mentawai Boleh ke Padang Asal Lengkapi 3 Persyaratan Pelabuhan Tua Pejat

MENTAWAI, HARIANHALUAN - Bagi masyarakat Mentawai yang ingin berangkat dari Mentawai ke Padang menggunakan kapal ASDP KM Ambu-ambu dan KM Gambolo saat ini diperbolehkan asal mau melengkapi tiga syarat, diantaranya membuat suarat keterangan dari desa, surat kesehatan dari Puskesmas dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal tersebut dikatakan Kasat Binmas Polres Mentawai Iptu Mulyadi kepada Harianhaluan.com saat mengawal kedatangan kapal KM Gambolo dari Bungus Padang, Jumat (15/05) pagi di dermaga Tuapejat bersama dengan sejumlah tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari Polri/TNI, BPBD, Dinkes, Dishub dan lainnya.

"Bagi masyarakat yang ingin berangkat ke Padang boleh saja asal melengkapi syarat yang disebutkan tadi dan diserahkan dua hari sebelum keberangkatan, tetapi ini khusus masyarakat yang memiliki keluarga di Padang sebagai tempat karantina mandiri, tetapi setelah di Padang tidak boleh lagi ke Mentawai, selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlaku," paparnya. 

Sementara itu untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota Polri maupun TNI kata dia untuk saat ini tidak diperbolehkan pergi ke Padang, kecuali dalam rangka penanganan terkait Copid-19, selain dari urusan tersebut tidak diperbolehkan keluar dari Mentawai.

"Kalau ASN tentu harus ada izin dari bupati, begitu juga dengan anggota Polres dan Kodim harus dapat izin dari masing-masing pimpinan, namun sejauh ini kita ditegaskan untuk tidak keluar dari daerah Mentawai selama masa PSBB, kecuali dalam urusan penanganan Covid-19," tuturnya. 

Sementara itu Juru Bicara Teknis Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 di Kepulauan Mentawai Serieli BW menyebutkan bahwa pihaknya saat ini memberlakukan aturan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri Tahun 1441 H dan Surat Edaran BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. 

Menurutnya persyaratan perjalanan pengecualian ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan dalam kondisi darurat atau mendesak misalnya ada keluarga yang meninggal atau kondisi sakit keras di tempat tujuan atau ada rujukan rumah sakit.

"Sepanjang memenuhi syarat Permenhub nomor 25 tahun 2020 dan SE BNPB Nomor 4 Tahun 2020, dipersilakan, di luar itu tidak bisa disahkan surat keterangan itu oleh kepala desa (Kades)," terangnya kepada Harianhaluan.com melalui whatsapp pribadinya.(*)

Reporter : Redi /  Editor : Nova Anggraini
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]