DPR: Jokowi Blunder Menaikkan Kembali Iuran BPJS


Sabtu, 16 Mei 2020 - 10:24:41 WIB
DPR: Jokowi Blunder Menaikkan Kembali Iuran BPJS Guspardi Gaus

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota DPR RI, Guspardi Gaus sangat menyayangkan, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. Keputusan tersebut ibarat mimpi disiang bolong dan benar-benar bagai pukulan
telak bagi masyarakat. 

Bagaimana tidak, disaat masyarakat sedang susah dan kesulitan ekonomi akibat melemahnya ekonomi, dan makin diperparah lagi dengan pandemi Covid -19 yang mengharuskan masyarakat mengikuti imbauan pemerintah untuk dirumah saja,
masyarakat dipaksa tidak dapat membuka usaha dan aktifitas lainnya. Sekonyong- konyong pemerintah melakukan blunder dengan menaikkan iuran BPJS. 

"Bisa sempoyonganlah rakyat jadinya," kata Guspardi Gaus yang merupakan anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Ia mengatakan, di tengah situasi pandemi Covid-19 ini pemerintah seharusnya memikirkan dan mencari solusi untuk meringankan beban masyarakat yg makin terpuruk dan susah, bukan malah menambah
beban dengan mengeluarkan kebijakan menaikan iuran BPJS.

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PAN ini meminta pemerintah harus arif dan bijaksana, kreatif dan inovatif dalam menyikapi persolan BPJS yang banyak masalah dan dinamikanya. Baik dalam mengatasi defisit anggaran begitu juga persoalan manajemen. Jadi solusi dari persoalan BPJS jangan hanya dengan menaikkan iuran yang berdampak membebani kehidupan masyarakat yang akan membuat mereka bertambah susah dan terancam miskin. 

"Yang harus dilakukan adalah, restrukturisasi dan pembenahan manajemen secara komprehensif dan terukur sehingga pengelolaan BPJS berjalan secara profesional dan proporsional dengan dilandasi efesiensi dan efektivitas serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Mahkamah Agung (MA) dalam konsiderannya juga menjelaskan tentang persoalan ini," tukasnya. 

Selanjutnya Guspardi mengungkapkan bahwa pemerintah tidak boleh memaksakan kehendak untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan, ini karena MA telah menolak kenaikan iuran BPJS ini sekaligus membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur tetang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan di dalamnya diatur tentang kenaikan iuran BPJS. Di sini pemerintah terkesan tidak mengindahkan putusan MA karena putusan  tersebut subtansinya adalah membatalkan usulan kenaikan iuran BPJS.  

"Langkah Presiden menaikkan iuran BPJS tetap tidak dapat dibenarkan karena kenaikan iuran bukan satu-satunya cara mengatasi defisit di BPJS. Dan juga bertolak belakang dengan semangat melindungi segenap warga negara menghadapi pandemi Covid -19. Untuk itu diminta kepada presiden agar dapat membatalkan atau mencabut Perpres No. 64/2020 yang menjadi dasar hukum kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut," tegas politisi yang tiga periode pernah menjabat sebagai anggota dan pimpinan DPRD Sumbar tersebut. (")

Reporter : Leni Marlina /  Editor : Heldi
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]