DPMD Sumbar Apresiasi Percepatan Penyaluran BLT-DD di Daerah


Senin, 18 Mei 2020 - 01:04:49 WIB
DPMD Sumbar Apresiasi Percepatan Penyaluran BLT-DD di Daerah Dok. Harianmomentum

HARIANHALUAN.COM -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar, Syafrizal mengatakan atas nama Pemerintah Provinsi Sumbar memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Daerah yang sudah menyelesaikan percepatan penyaluran dana desa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Syafrizal menyebutkan, tujuan dari penyaluran BLT-DD ini untuk mengurangi beban masyarakat yang terkena dampak Covid-19, Namun jikalau masih ada masyarakat miskin atau yang terkena dampak Covid-19 yang belum tercatat atau belum masuk data petugas agar melaporkan nya kepada wali nagari, guna untuk diusulkan penambahan data ke Pemerintah Kabupaten atau Provinsi maupun ke Pemerintah Pusat.

"Penyaluran BLT-DD sudah ada untuk tiga Nagari yaitu Nagari Kinari, Nagari Parambahan dan Nagari Bukit Tandang, untuk tata cara penyalurannya bisa langsung tunai dari kas nagari dan untuk penyaluran selanjutnya bisa melalui Bank Nagari," ujar Syafrizal, baru-baru ini.

Terpisah, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebut ada beberapa kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan BLT. Menurut dia, kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian adalah kriteria utama.

Lalu, data dicek dengan data terpadu kesejahteraan nasional. Apabila nama calon penerima ada dan belum dapat bantuan maka yang bersangkutan akan menerima BLT dana desa.

"Biasanya golongan ini antara lain sopir, tukang batu, kuli bangunan yang tidak mendapatkan penghasilan karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," ujarnya dilansir dari laman resmi Kemendes PDTT, Senin (18/5/2020).

Dia menjelaskan, pihaknya tidak menggunakan 14 kriteria program keluarga harapan (PKH). Yang terpenting, kriteria utamanya yakni kehilangan mata pencaharian karena pandemi virus corona atau Covid-19.

"Dan ada tiga pihak yang menentukan seseorang itu miskin atau tidak. Selain itu, tidak ada batas minimal penerima BLT dana desa, tapi yang diatur adalah batas maksimal. Maka itu bisa jadi ada desa yang tidak menemukan orang miskin terdampak Covid-19," ungkap dia.

Dia menambahkan, selain kehilangan pekerjaan, kriteria penerima BLT dana desa lain yakni masyarakat yang belum dapat dana PKH, Kartu Pra-kerja, dan belum menerima bantuan jaring pengaman sosial lainnya.

"Pendataan orang miskin diserahkan sepenuhnya ke desa. Kami hanya memberi arahan dari skala penggunaan dana desa supaya sesuai dengan kebijakan strategi pembangunan nasional," tandas dia. (*/Hms-Sumbar)

Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]