Pemda se Indonesia Diminta Bersiap Sambut 'New Normal'


Senin, 18 Mei 2020 - 07:42:03 WIB
Pemda se Indonesia Diminta Bersiap Sambut 'New Normal' Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengajak pemerintah daerah se-Indonesia untuk bersiap menyambut konsep 'new normal' alias tatanan kehidupan baru untuk menghindari dampak buruk pandemi COVID-19 secara berkelanjutan.

"Kita di daerah melihat sendiri bagaimana pandemi COVID-19 ini telah memukul sendi-sendi kehidupan masyarakat, mulai dari aspek kesehatan sampai sosial-ekonomi. Sekarang adalah waktunya kita bersiap diri menyambut 'new normal' secara bertahap. Karena bagaimana pun, daerah-daerah harus bangkit berbenah kembali membangun ekonomi masyarakatnya," ujar Ketua Umum APKASI Abdullah Azwar Anas, Senin.

Anas mengatakan, prinsip tata kehidupan baru berporos pada tiga hal. Pertama, tetap memprioritaskan penanganan COVID-19 dengan terus memperbaiki berbagai mekanisme, mulai ketersediaan tempat tidur isolasi, alat-alat kesehatan, pendeteksian (tracing), hingga mendukung langkah pemerintah pusat memperluas pengetesan berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR).

Kedua, disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. "Di mana-mana kita gelorakan protokol-protokol seperti cuci tangan pakai sabun, jaga jarak aman, memakai masker. Hal ini bisa kita tindak lanjuti di daerah, misalnya, dengan peraturan semua pengunjung pasar tradisional dan modern harus memakai masker, yang tak pakai masker dilarang masuk," ujar dia.

Ketiga, secara bertahap kembali meningkatkan produktivitas ekonomi lokal. "Sesuai analisis para ahli, pandemi akan benar-benar berakhir ketika vaksin ditemukan. Prediksinya, vaksin ditemukan paling cepat pertengahan 2021. Secara bertahap kita harus gerakkan lagi ekonomi lokal dengan prinsip produktif dan aman dari COVID-19 sesuai arahan Presiden Jokowi dan Mendagri," ujar Anas.

Dengan tiga poros tersebut, Anas optimistis, kehidupan masyarakat berangsur membaik. Penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi harus dijalankan berbarengan serta tidak dibeda-bedakan. "New normal' di daerah harus diarahkan pada bagaimana tatanan masyarakat kita tetap aman dari COVID-19, dalam arti penyebarannya kita tekan, namun di sisi lain ekonomi tetap produktif," kata Anas pula.

Meski demikian, Anas mengingatkan bahwa tatanan masyarakat baru yang produktif dan aman dari COVID-19 harus dijalankan secara bertahap. Kajian epidemiologi tetap perlu menjadi rujukan agar tidak menimbulkan gelombang kedua wabah yang lebih mengkhawatirkan.

"Tentu semuanya harus bertahap. Misalnya yang daerah wisata, sekarang mulai disiapkan konsep bersih (cleanliness), sehat (health), dan aman (safety) yang kemarin dipaparkan Kementerian Pariwisata. Yang daerah jasa dan perdagangan, mempersiapkan dengan misalnya mulai mengaktifkan setengah dari kapasitas bisnisnya, dan seterusnya dengan pertimbangan-pertimbangan di tingkat lokal," ujar Anas lagi.

Dengan demikian, lanjut Anas, aspek kesehatan tetap diperhatikan dan sekaligus produktivitas ekonomi bisa perlahan ditingkatkan. "Tatanan kehidupan baru adalah keniscayaan, tidak bisa ditolak, karena itu kita harus menyesuaikan diri dengan menciptakan gaya hidup baru yang sadar protokol kesehatan untuk menunjang produktivitas ekonomi," ujar Anas yang juga Bupati Banyuwangi itu pula.(*)

 Sumber : Antara /  Editor : Nova Anggraini
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 13 Mei 2020 - 08:00:06 WIB

    Jokowi Libatkan Pemda Bayar Iuran BPJS Kesehatan Warga Miskin

    Jokowi Libatkan Pemda Bayar Iuran BPJS Kesehatan Warga Miskin Pemerintah mengubah ketentuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin yang masuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Perubahan kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 ten.
  • Jumat, 10 April 2020 - 22:44:15 WIB

    Pemerintah Pusat Buka Peluang Pemda Ajukan PSBB

    Pemerintah Pusat Buka Peluang Pemda Ajukan PSBB JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Juru bicara pemerintah untuk penanganan corona (Covid-19), Achmad Yurianto mengatakan pihaknya memberikan kesempatan setiap pemerintah daerah (Pemda) mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PS.
  • Senin, 30 Maret 2020 - 19:29:37 WIB

    Jokowi Berang! Pemda Jangan Buat Kebijakan Tanpa Konsultasi

    Jokowi Berang! Pemda Jangan Buat Kebijakan Tanpa Konsultasi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19). Jokowi, kata Doni, mewanti-wanti kepada.
  • Senin, 30 Maret 2020 - 16:15:58 WIB

    Jokowi Ingatkan Pemda: Karantina Wilayah Kewenangan Pusat

    Jokowi Ingatkan Pemda: Karantina Wilayah Kewenangan Pusat JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -  Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan karantina wilayah terkait virus corona (Covid-19) jadi kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah..
  • Kamis, 26 Maret 2020 - 06:21:12 WIB

    Kemenhub Izinkan Pemda Tutup Penerbangan saat Corona, Tapi..

    Kemenhub Izinkan Pemda Tutup Penerbangan saat Corona, Tapi.. JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kementerian Perhubungan buka suara mengenai keinginan sejumlah pemerintah daerah untuk menutup penerbangan guna mencegah penyebaran virus corona..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]