Quo Vadis Sikap MUI (Sumatera Barat)? (Bagian 1-2)


Senin, 18 Mei 2020 - 08:05:00 WIB
Quo Vadis Sikap MUI (Sumatera Barat)? (Bagian 1-2) Eka Putra Wirman

Oleh: Eka Putra Wirman
(Rektor UIN Imam Bonjol Padang)

Sejak awal penetapan keputusan pelarangan sementara melaksanakan kegiatan di rumah ibadah untuk membatasi penyebaran virus korona, polarisasi telah terjadi di tengah masyarakat. Di satu sisi ada individu-individu yang atas dasar rasa dan nama kepatuhan kepada Tuhan menolak segala bentuk penghentian kegiatan di rumah ibadah.

Individu-individu ini ada pada masing-masing agama. Di sisi lain, ada kelompok yang menyatakan dan bertindak sesuai protokol kesehatan. Di dalamnya ada pemerintah, MUI, wakil rakyat, aktifis, dan akademisi.

Belakangan, MUI Sumatera Barat berputar arah dari pendiriannya yang semula. Melalui surat nomor B.017/MUI-SB/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dialamatkan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Walikota selingkup Provinsi Sumatera Barat, MUI meminta pemerintah tertuju untuk memfasilitasi pelaksanaan kembali ibadah umat Islam di masjid.

Membendung kerinduan terhadap syi’ar dalam waktu yang lama kini, oleh sebab-sebab tertentu, dianggap tak lagi relevan.
Ada dua dalil yang menjadi sandaran MUI dalam meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memfasilitasi umat Islam kembali melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid. 

Dalil Pertama
Adalah kaedah yang disadur dari kitab Qawa’id Al-Ahkam yang disusun Al-‘Izz ibn Abd Al-Salam: “setiap tindakan atau keputusan hukum yang tidak menghasilkan tujuannya, maka ia batal dengan sendirinya.” Di sini MUI menjustifikasi PSBB sebagai keputusan yang gagal mecapai visinya. Dengan demikian, keputusan itu dengan sendirinya batal. 

Justifikasi gagal atau tidaknya PSBB saat ini jelas sangat debatable. Perlu data komprehensif untuk menyimpulkan itu. Pemberlakuan ‘strategi perang’ tersebut masih dalam tahap proses dan rutin dievaluasi.

Kita bisa memainkan logika sederhana, jika dengan menerapkan PSBB saja Sumatera Barat telah masuk dalam daftar 10 besar konfirmasi pasien positif nasional, bukankah akan lebih darurat jika kebijakan tersebut tidak diterapkan? Jika dengan menerapkan PSBB saja kurva kian hari masih menunjukkan penambahan angka yang relatif stabil, bagaimana mungkin dengan tidak menerapkannya kurva tersebut dapat melandai?

Di sini akan terlihat bahwa pelarangan berkumpul dalam kegiatan agama di masjid, secara ‘aqli (logika) dan waqi’i (realita), akan mendatangkan hasil. Secara ‘aqli, tidak ada satu alasan rasional yang mengatakan strategi itu gagal dan tidak ada hasil.

Para pakar medis yang otoritatif di bidangnya sudah memastikan proses penyebaran adalah melalui droplet dari pembawa kepada penerima. Ini adalah waqi’. Maka semakin arus yang memungkinkan terjadinya proses tersebut ditekan, persebaran akan semakin berkurang. Tidak mungkin sebaliknya.

Anggapan bahwa pemerintah masih setengah hati atau gagal dalam menjalankan PSBB tidak dapat dijadikan alasan untuk melangkahi realitas ‘aqli dan waqi’i di atas. Menjadikan fakta masih adanya pasar yang beroperasi sebagai pintu untuk menjebol masjid menjadi tidak berterima dalam konsepsi logika. 

Hukum menjadi tidak lagi berlandaskan pengetahuan dan pemahaman, namun disetir oleh persepsi massa. Sementara Allah swt menghendaki kita senantiasa berada dalam hidayahnya. “...tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat hidayah...” (Al-Maidah:105). 

Kita terhindar oleh bahaya karena memperoleh hidayah pengetahuan dan pemahaman, meskipun orang lain berjalan ke arah yang salah. Benar terjadi kesalahan dan kecolongan saat terdapat pasar yang masih beroperasi, tapi tidak ada kaedah istinbath hukum yang membenarkan kesalahan tersebut sebagai batu loncatan untuk mengalihkan interpretasi dalil. 

Mengetahui dan memahami prilaku penyebaran virus adalah salah satu hidayah, maka tetaplah kita bersikap dalam domain yang digariskan oleh hidayah itu. 

Sebagai lembaga otoritatif, MUI idealnya bersikap di atas pondasi pemahaman dan pengetahuan tersebut. Tidak boleh ada sikap yang berasal dari kekecewaan pada langkah pemerintah yang dianggap inkonsisten. Sebagaimana juga tidak lazim memunculkan argumen yang berasal dari dorongan umat. 

Dalam keawaman mereka terhadap kaedah-kaedah ilmu agama, umat dapat dengan mudah mengklaim para ulama di MUI menghambat mereka menuju Allah Sang Pencipta dan Penyembuh Penyakit. MUI, dengan ilmu dan pemahamannya, harus mengutamakan maqashid al-syari’ah yang dijadikan sandaran maklumat sebelumnnya dari pada suara-suara lantang tersebut. (bersambung)

 Editor : Nova Anggraini
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 18 Mei 2020 - 08:13:40 WIB

    Quo Vadis Sikap MUI (Sumatera Barat)? (Bagian 2-2)

    Quo Vadis Sikap MUI (Sumatera Barat)? (Bagian 2-2) Sejak awal penetapan keputusan pelarangan sementara melaksanakan kegiatan di rumah ibadah untuk membatasi penyebaran virus korona, polarisasi telah terjadi di tengah masyarakat. .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]