Quo Vadis Sikap MUI (Sumatera Barat)? (Bagian 2-2)


Senin, 18 Mei 2020 - 08:13:40 WIB
Quo Vadis Sikap MUI (Sumatera Barat)? (Bagian 2-2) Eka Putra Wirman


Oleh: Eka Putra Wirman
(Rektor UIN Imam Bonjol Padang)

Dalil Kedua
Adalah kaedah al-maslahah al-rajihah yang dikutip dari Zad Al-Ma’ad karya Ibn Al-Qayyim: “sesuatu yang diharamkan karena dzari’ah (menjadi wasilah kemudharatan), dibolehkan karena kemaslahatan yang kuat.” 

MUI memposisikan kaedah ini secara tidak tepat dan argumen ini begitu lemah. Jika kita berbicara tentang al-maslahah al-rajihah, maka al-rajahah (pendapat otoritatif) dalam hal penyebaran virus korona adalah vonis yang di’fatwa’kan dokter. 
Mereka adalah ahlinya. Kita tidak bisa menetapkan suatu perkara sebagai al-maslahah al-rajihah dengan mengira-ngira dan tanpa dilandasi kaedah keilmuan relevan yang memadai.

Faktanya, jamak dokter dan tenaga kesehatan sepakat tentang cara mengatasi penyebaran virus korona. Menggunakan masker, menjalani physical distancing, cuci tangan, stay at home, dan sebagainya. Inilah al-rajahah itu, yang dihasilkan dari penelaahan saintifik yang terukur. 

Sikap MUI sebelumnya sudah sejalan dengan al-rajahah, sealur dengan dalil. Tapi sikap MUI yang terakhir bertentangan dengan kaedah al-rajahah itu sendiri.

Sikap MUI berpotensi menabrak kaedah fiqih al-dharar la yazalu bi al-dharar ‘suatu kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain’. Berkumpul dalam jumlah banyak telah memuat dharar (kemudharatan) yang tsabit (kokoh), baik secara ‘aqli (logika), waqi’i (realita), maupun itsbati (ketentuan) -sebelumnya, MUI dan pemerintah menjadi elemen penting itsbat tersebut. 

Pelarangan berkumpul dalam jumlah banyak juga telah memuat wiqayah (pemeliharaan) yang tsabit (kokoh). Maka membuat keputusan baru yang berbahaya untuk mengantisipasi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kebijakan lain adalah melanggar kaedah fiqih tersebut.

Akomodasi ala Pemprov Sumbar
Pada tanggal 13 Mei 2020, Menteri Agama mengeluarkan Surat Edaran terbaru tentang perpanjangan masa work from home hingga 29 Mei 2020. Regulasi yang lahir dari proses evaluasi situasi yang kontinyu ini sealur dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Aneh jika MUI mengambil sikap berseberangan karena adanya kelemahan dari berbagai pihak dan dorongan individual umat. Saat pemerintah serius memberlakukan sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan PSBB, tak selayaknya MUI mengeluarkan sikap yang dapat menegasikan jerih payah aparat. 

Saat situasi medan perang kian membuncah, tak selayaknya MUI melemahkan militansi berbagai elemen yang telah komit untuk berjuang.

“...Jika kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah...”. MUI, Pemprov, dan Pemkab/Pemkot sebagai pemangku kebijakan semestinya menjadi pihak yang paling konsisten mengawal kebijakan tersebut. 

Respon Pemprov terhadap permintaan MUI melalui surat Gubernur nomor 360/117/Covid-19-SBR/V-2020 tanggal 13 Mei 2020 dapat dilihat sebagai upaya silat lidah. Permintaan MUI terkesan diakomodir namun dengan syarat-syarat yang secara faktual tidak mungkin dipenuhi saat ini. 

“Alhukmu yaduru ma’a al-‘illah wujudan wa ‘adaman”. Hukum itu ditetapkan karena ada ‘illah (konteks) yang melatarinya. ‘Illah (konteks) yang melatari penerapan PSBB adalah penyebaran virus korona yang kian masif di seluruh wilayah provinsi Sumbar. Peningkatan angka konfirmasi pasien positif bahkan mencapai angka puluhan setiap harinya. 

Bagaimana bisa hukum diubah dan dilonggarkan saat ‘illah masih ada dan bahkan kian mengganas. Celah yang dibuka Pemprov melalui surat tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai alat oleh pihak-pihak tertentu untuk bermain-main dengan PSBB.(*) 
 

 Editor : Nova Anggraini
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 18 Mei 2020 - 08:05:00 WIB

    Quo Vadis Sikap MUI (Sumatera Barat)? (Bagian 1-2)

    Quo Vadis Sikap MUI (Sumatera Barat)? (Bagian 1-2) Sejak awal penetapan keputusan pelarangan sementara melaksanakan kegiatan di rumah ibadah untuk membatasi penyebaran virus korona, polarisasi telah terjadi di tengah masyarakat. .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]