Poin-poin Instruksi Jokowi soal Skenario Pelonggaran PSBB Sampai Fokus Larang Mudik


Senin, 18 Mei 2020 - 21:59:58 WIB
Poin-poin Instruksi Jokowi soal Skenario Pelonggaran PSBB Sampai Fokus Larang Mudik Presiden Joko Widodo

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas penanganan virus Corona (COVID-19). Jokowi menyampaikan sejumlah instruksi.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/5/2020).

Jokowi menegaskan pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pelonggaran PSBB. Jokowi meminta jaringan puskesmas diperkuat untuk uji sampel Corona.

Menurut Jokowi, RT dan RW merupakan kunci pengendalian penyebaran virus Corona.

Selain itu, Jokowi meminta jajarannya fokus pada larangan mudik dan pengendalian arus balik.

Berikut poin-poin instruksi terbaru Jokowi soal pelonggaran PSBB hingga fokus larang mudik:

Skenario Pelonggaran PSBB

Pemerintah masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai ketentuan yang berlaku. Jokowi menegaskan belum ada pelonggaran PSBB.

"Saya ingin tegaskan belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena jangan muncul di masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," kata Jokowi.

Pemerintah sejauh ini masih mempersiapkan skenario pelonggaran PSBB. Keputusan itu, kata Jokowi, juga melihat waktu yang tepat.

"Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data-data dan fakta di lapangan," ujarnya.

"Biar semuanya jelas, karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan," imbuhnya.

RT dan RW Kunci Pengendalian COVID

Jokowi berbicara soal cara paling efektif dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Menurut Jokowi, ini adalah kunci penting dalam menangani pandemi COVID-19.

"Laporan yang saya terima dari para gubernur, baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak menerapkan PSBB, memang kesimpulannya adalah yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran COVID ini adalah unit masyarakat yang paling bawah," kata Jokowi.

"Oleh sebab itu saya minta kepada menteri yang terkait dengan ini, saya minta seluruh kepala daerah untuk memperkuat gugus tugas di tingkat RT, RW, atau desa, atau misalnya di Bali ada desa adat," sebut Jokowi.


Unit masyarakat yang dimaksud Jokowi adalah gugus tugas tingkat RT hingga desa. Jokowi kemudian memberi contoh tentang Bali.

"Ini penting sekali. Ini kunci, kuncinya ada di sini. Gugus tugas tingkat RT, RW atau desa atau desa adat," sebut Jokowi.

Jokowi menegaskan pembentukan dan pemanfaatan gugus tugas tingkat RT-desa ini akan sangat menentukan. Jokowi menyebutnya sebagai kunci.

Fokus Larang Mudik dan Kendalikan Arus Balik

Jokowi menyebutkan fokus kebijakan pemerintah untuk pekan ini dan selanjutnya adalah mengenai larangan mudik. Selain itu pengaturan soal arus balik juga menjadi fokus.

"Dalam minggu ini maupun minggu ke depan, ke depannya lagi pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik," ujar Jokowi saat membuka Ratas Penanganan COVID-19 di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Setpres, Senin (18/5/2020).

Jokowi meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik efektif berjalan di lapangan. Jokowi juga menambahkan, pemerintah hanya melarang aktivitas mudik, bukan melarang operasional dari angkutannya.

Jokowi sebelumnya menegaskan pemerintah belum akan mengambil kebijakan pelonggaran PSBB. Saat ini hal itu masih sebatas rencana.

"Karena transportasi untuk urusan logistik, untuk urusan pemerintahan, urusan kesehatan, urusan kepulangan pekerja migran kita dan ekonomi esensial tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat," tuturnya.

"Belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Yang sedang kita siapkan baru sebatas rencana, atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan pada timing yang tepat," tuturnya.

Puskesmas Diperkuat Untuk Uji Sampel

Jokowi meminta jaringan puskesmas di seluruh Indonesia diperkuat. Jokowi mengatakan ada ribuan puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan virus Corona.

"Saya minta fasilitas kesehatan di tingkat pertama yaitu puskesmas harus diperkuat, karena kita memiliki 10.134 puskesmas di seluruh Tanah Air, dan 4.000 di antaranya adalah puskesmas dengan fasilitas rawat inap," kata Jokowi dalam ratas penanganan COVID-19 yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/5/2020).

"Selain itu juga ada 4.883 dokter praktik keluarga ditambah dengan klinik-klinik pratama yang selama ini melayani JKN. Ini betul-betul perlu diefektifkan sehingga puskesmas dan jaringannya bisa diaktivasi menjadi simpul dalam pengujian sampel, dalam pelacakan, dan dalam penelusuran kasus COVID yang ada di lingkungan wilayah itu," ujarnya.

Jokowi mengatakan ada juga ribuan klinik yang melayani Jaminan Kesehatan. Jokowi meminta puskesmas dan jaringannya bisa dimanfaatkan untuk pengujian sampel hingga pelacakan kasus Corona di daerah.

"Juga menjadi simpul pemantauan ODP maupun OTG," ujar Jokowi.

Tak sampai di situ, Jokowi juga ingin agar puskesmas menjadi simpul pemantauan orang dalam pemantauan (ODP) dan orang tanpa gejala (OTG) yang harus diwaspadai dalam penyebaran virus Corona.

Yang Dilarang Mudik, Bukan Transportasinya

Jokowi menegaskan bahwa transportasi di lapangan tetap boleh berjalan dengan prasyarat.

"Perlu diingat juga bahwa yang kita larang itu mudiknya, bukan transportasinya," kata Jokowi.

Jokowi lantas memperjelas maksudnya mengenai hal itu. Menurutnya, transportasi untuk urusan tertentu tidak dilarang.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan pemerintah akan berfokus pada kebijakan larangan mudik untuk pekan ini dan pekan selanjutnya. Selain itu, dia meminta jajarannya berfokus mengenai pengendalian arus balik.

"Karena transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat," ujar Jokowi.

"Dalam minggu ini maupun minggu ke depan, ke depannya lagi pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik," ujar Jokowi.

Bansos Tunai Baru 25 %, Sinkronkan Data

Jokowi melaporkan bahwa persentase penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dan bansos tunai belum mencapai 50 persen. Jokowi meminta agar permasalahan data calon penerima BLT Desa dan bansos tunai segera diselesaikan.

"Laporan terakhir yang saya terima BLT desa baru kurang lebih 15 persen. Kemudian bansos tunai baru kurang lebih 25 persen," kata Jokowi.

Laporan yang diterima Jokowi, penyaluran BLT Desa dan bansos tunai akan selesai minggu ini. Dia menitikberatkan terhadap masalah sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan non-DTKS.

"Tetapi saya juga mendapatkan informasi dari menteri desa maupun menteri sosial bahwa minggu ini akan selesai semuanya. Oleh sebab itu, kalau misalnya masih ada masalah pada data yang belum sinkron antara DTKS dan non-DTKS segera diselesaikan," terang Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan jajarannya untuk memberi fleksibilitas terhadap pemerintahan di tingkat desa. Agar, sebut dia, pemerintah desa bisa dengan mudah menyalurkan, baik itu BLT Desa, bansos tunai maupun bantuan paket sembako.

"Beri fleksibilitas pada daerah terutama pemerintah desa untuk mengambil kebijakan operasionalnya di lapangan, sehingga akan memudahkan, tetapi tetap saja tetap akuntabilitasnya harus dijaga," sebut Jokowi.

Percepat dan Sederhanakan Penyaluran Bansos

Jokowi meminta penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak wabah virus Corona (COVID-19) dipercepat. Jokowi juga meminta proses penyaluran bansos disederhanakan.

"Terkait dengan penyaluran bansos tunai, paket sembako, BLT desa, sekali lagi saya minta prosesnya dipercepat, prosesnya disederhanakan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan berdasarkan laporan terakhir yang dia terima, kurang-lebih baru 15 persen BLT desa yang disalurkan. Sementara untuk bansos tunai kurang-lebih 25 persen.

"Tetapi saya juga mendapatkan informasi dari menteri desa maupun menteri sosial, Minggu ini akan selesai semuanya," ujarnya.

Karena itu, Jokowi meminta permasalahan data yang ada dalam penyaluran bansos segera diselesaikan. Selain itu, dia meminta pemerintah desa diberi kewenangan dalam mengambil kebijakan operasional di lapangan.

"Oleh sebab itu, kalau masih ada masalah data yang belum sinkron antara DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan non-DTKS segera diselesaikan. Beri fleksibilitas pada daerah, terutama pemerintah desa untuk mengambil kebijakan operasionalnya di lapangan sehingga akan memudahkan. Tetapi tentu saja tetap akuntabilitas harus dijaga," tutur Jokowi.

Beri Fleksibilitas Desa Ambil Kebijakan Bansos

Jokowi meminta seluruh kementerian mempercepat pemberian bantuan sosial (bansos) ke masyarakat terdampak Corona. Jokowi meminta jajarannya memberikan ruang gerak bagi kepala daerah untuk mengambil kebijakan operasional bansos.

"Terkait penyaluran bansos tunai, paket sembako, BLT desa, sekali lagi saya minta prosesnya dipercepat prosesnya disederhanakan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan penyebaran bansos di masyarakat saat ini masih belum selesai. Dia meminta Kemensos dan Kemendes PDTT untuk mempercepat penyaluran itu.

"Laporan terakhir saya terima BLT desa baru kurang-lebih 15 persen, kemudian bansos tunai kurang-lebih baru 25 persen, tetapi saya juga dapatkan informasi dari Menteri Desa maupun Menteri Sosial bahwa minggu ini akan selesai semuanya," katanya.

Untuk mempercepat penyaluran bansos, Jokowi pun meminta seluruh jajaran kementerian memberikan ruang gerak bagi kepala daerah untuk mengambil kebijakan operasional. Dia juga meminta masalah data bansos yang belum sinkron segera diselesaikan.

"Oleh sebab itu, kalau masih ada masalah data belum sinkron antara DTKS dan non-DTKS segera diselesaikan, beri fleksibilitas pada daerah, terutama pemerintah desa untuk ambil kebijakan operasional di lapangan, tetapi tetap saja akuntabilitas harus dijaga," ucap Jokowi. (*)

 Sumber : detik.com /  Editor : Rahma Nurjana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]