Bupati Agam Imbau Perangkat Nagari Transparan dengan Penyaluran Bansos


Selasa, 19 Mei 2020 - 11:14:45 WIB
Bupati Agam Imbau Perangkat Nagari Transparan dengan Penyaluran Bansos Bupati Indra Catri berdiskusi dengan jajarannya.

HARIANHALUAN.COM -- Bupati Agam Indra Catri meminta perangkat nagari seperti camat dan wali nagari lebih tranparansi dal penyaluran bantuan Covid-19, baik Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari kemensos, provinsi maupun dari kabupaten dan nagari. Untuk mempermudah camat dan wali nagari dalam mengontrol dan mengkroscek data. 

Sebaiknya nama-nama penerima di pajang di papan pengumuman agar mempermudah informasi bagi yang belum dan sudah mendapatkan bantuan. “Kita sudah mengambil keputusan dan sikap, semua nama penerima bantuan harus dipajang, sesuai kelompok bantuan yang diterima dan buatkan stikernya,” ujar Indra Catri dikutip dari Agam Media Center, Jum’at (15/5/2020) lalu.

Pihaknya berupaya penyaluran BLT kemensos dan provinsi dua minggu ke depan sudah tuntas sebanyak 30 persen. Setelah itu masuk kepada BLT dana desa dan bantuan lainnya. Indra Catri mengharapkan penerima BLT dapat mencakup 70 persen. “Selain itu dapat menghindari masyarakat yang double menerima bantuan. Sehingga tidak terjadi kecemburuan, karena faktanya sudah jelas,” sebutnya.

Hal ini karena 30 persen masyarakat lainnya berstatus sebagai pegawai, TNI, Polri dan Petani. Dalam hal ini, petani tidak dibantu karena mereka tidak terpapar dan masih diperbolehkan beraktivitas. “Untuk itu kita perlu mendukung petani. Sebab BLT diyakini tidak bakal mencukupi untuk satu keluarga, maka masyarakat disubsidi oleh sektor pertanian. Syukur bagi masyarakat yang memiliki tabungan, bisa mengambil BLT ditambah tabungan dan subdisi pertanian, kalau tidak bagaimana,” katanya.

Wali Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Syahendra menyebutkan, saat ini BLT kemensos dan provinsi sebagian di nagari telah disalurkan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan untuk BLT dana desa, pihaknya tengah memvalidasi data. Karena di Canduang Koto Laweh hanya 30 persen penerima BLT dana desa, sisanya akan diusulkan ke kabupaten.

“Ada 89 KK lagi masyarakat kita yang tidak termasuk dalam kuota 30 persen penerima BLT dana desa. Untuk itu, kita berharap masyarakat bersabar dan jangan mengeluarkan statemen yang tidak baik terkait bantuan ini. Apabila ada yang ragu masalah data, silahkan tanya ke kantor nagari,” tutup Syahendra. (*)

Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Agoes Embun
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]