Saran Muhammadiyah, Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Buka Pesantren


Jumat, 29 Mei 2020 - 06:21:55 WIB
Saran Muhammadiyah, Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Buka Pesantren Ilustrasi kegiatan di pesantren. (Foto: Barcroft Media via Getty Images/Barcroft Media)

HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah sedang mengkaji untuk kembali membuka pesantren secara bertahap di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). PP Muhammadiyah mengingatkan agar keputusan membuka kembali pesantren tidak ditetapkan dengan tergesa-gesa.

"Sebaiknya pemerintah fokus pada pencegahan dan penyembuhan sampai benar-benar aman. Harus ada jaminan dari para ahli bahwa suatu daerah tidak terdampak COVID-19. Harus ada pernyataan dari pihak bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika persyaratan ini sudah dipenuhi baru bisa dibuka secara terbatas dengan protokol yang ketat," kata Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti dikutip dari detik.com, Jumat (29/5/2020).

Dia menuturkan banyak pesantren yang santri-santrinya itu berasal dari luar daerah. Ketika pesantren kembali dibuka, maka santri dari luar daerah yang kembali ke pesantren akan berpotensi membawa virus walaupun tanpa gejala.

"Mereka yang berasal dari luar daerah juga lebih berisiko karena harus menggunakan angkutan umum baik darat, laut, maupun udara. Para santri masih bisa belajar di rumah masing-masing karena sekolah juga belum aktif dan dibuka penuh," katanya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan pemerintah sedang mengkaji untuk kembali membuka pesantren secara bertahap. Namun perlu kehati-hatian agar tak terjadi penularan virus Corona (COVID-19) di lingkungan pesantren.

"Secara bertahap memang dimungkinkan untuk membuka kembali pesantren. Namun ini perlu kehati-hatian jangan sampai banyak santri di pesantren terjangkit COVID-19 usai dibuka kembali," ujar Fachrul saat menerima Satgas COVID-19 DPR RI di kantornya, Jakarta Pusat seperti dilihat dari rilis di laman resmi Kemenang, Kamis (28/5/2020).

Fachrul mengatakan Presiden Jokowi memberikan arahan khusus terkait protokol kesehatan saat membuka pesantren itu agar tak terjadi penularan virus Corona. Sementara pembukaan madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) ada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Dan ini sangat ditekankan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk madrasah dan PTKI sesuai dengan kebijakan Kemendikbud," kata Menag. (*)

 Sumber : Detik.com /  Editor : Milna Miana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 07 Juli 2020 - 10:19:37 WIB

    Covid-19 Tak Terkendali, Ini Saran Anggota DPRD ke Anies Baswedan

    Covid-19 Tak Terkendali, Ini Saran Anggota DPRD ke Anies Baswedan HARIANHALUAN.COM - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperketat pengawasan protokol Covid-19. Pemprov DKI Jakarta dianjurkan mengerahkan lurah hi.
  • Ahad, 28 Juni 2020 - 12:24:27 WIB

    Sri Mulyani Akan Desain Ulang Bansos Supaya Tepat Sasaran

    Sri Mulyani Akan Desain Ulang Bansos Supaya Tepat Sasaran HARIANHALUAN.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas akan mendesain ulang atau menggabung berbagai program bantuan sosial (bansos). Hal ini dilakukan agar lebih akuntabel mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) h.
  • Sabtu, 27 Juni 2020 - 22:13:34 WIB

    Selain Kaya Manfaat, Ini Alasan Harga Sarang Burung Walet Mahal

    Selain Kaya Manfaat, Ini Alasan Harga Sarang Burung Walet Mahal HARIANHALUAN.COM - Sarang burung walet, yang kerap diolah menjadi beberapa hidangan oleh sebagian orang, diyakini memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Hal tersebut tidak lepas dari kandungan protein dan mineral yang ter.
  • Selasa, 23 Juni 2020 - 13:29:11 WIB

    Mengintip Besaran Gaji Prajurit TNI, dari Tamtama hingga Jenderal

    Mengintip Besaran Gaji Prajurit TNI, dari Tamtama hingga Jenderal HARIANHALUAN.COM - Menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah idaman bagi banyak pemuda di Indonesia. Seleksi pendaftaran menjadi penjaga kedaulatan negara ini setiap tahunnya selalu ketat karena banyaknya pend.
  • Ahad, 21 Juni 2020 - 23:28:23 WIB

    Saran IDI, Kasus Harian Covid-19 Harus Dievaluasi Secara Kewilayahan

    Saran IDI, Kasus Harian Covid-19 Harus Dievaluasi Secara Kewilayahan HARIANHALUAN.COM - Sekjen PB IDI Moh Adib Khumaidi mengatakan, penanganan Covid-19 harus dilakukan berbasis kewilayahan. Jumlah peningkatan kasus tidak bisa dievaluasi untuk Indonesia secara keseluruhan, namun melihat peningk.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]