Pemberlakuan New Normal Harus dengan Komitmen


Jumat, 29 Mei 2020 - 16:39:03 WIB
Pemberlakuan New Normal Harus dengan Komitmen Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Pemprov Jabar, sudah menghembuskan wacana akan memberlakukan The New Normal. Anggota DPRD Provinsi Jabar, Daddy Rohanady pun, memberikan tanggapan terkait hal ini.

Daddy menilai, mengubah kebiasaan hidup bukanlah perkara mudah. Jadi, dibutuhkan komitmen kuat untuk melaksanakannya. "Komitmen dalam arti sesungguhnya ya. Bukan hanya sekadar komat-kamit temen," ujar Daddy kepada wartawan, Jumat (29/5).

Menurut Daddy, rencana penerapan new normal sebenarnya juga menimbulkan pro-kontra. Bahkan, hal itu menyisakan banyak pekerjaan rumah. "Semua warga masyarakat diharapkan ikut atau taat pada "kehidupan berkebiasaan baru". Kita terpaksa menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru berprotokol kesehatan," paparnya.

Daddy mengatakan, kalau mencuci tangan mungkin bukan hal aneh. Karena, sejak kecil kita sudah ditanamkan kebiasaan itu. Bedanya, dalam era new normal kebiasaan itu frekuensinya menjadi lebih banyak.  "Ada sesuatu yang agak baru, yakni social distancing yang kemudian dipadankan dengan jaga jarak," katanya.

Meskipun pada awalnya masyarakat menolak menjaga jarak, kata dia, sekarang terlihat sudah tidak menolak lagi. Namun, masalahnya orang Indonesia pada umumnya inklusif, sedangkan jaga jarak berkonotasi eksklusif. Selain itu, kita juga diharapkan selalu bermasker. Padahal, itu masih terasa janggal karena selain wajah tak tampak secara utuh, suara pun menjadi kurang jelas ketika bicara menggunakan masker.

"Masalahnya ada lagi, yakni soal kerumunan. //Lah kalau di terminal, stasiun, bandara, atau pelabuhan? Pengendalian situasi itu menjadi tugas tambahan buat para petugas di masing-masing lokasi," katanya.

Memang, kata dia, Covid-19 penularannya sangat cepat, sehingga mau tidak mau dan suka tidak suka, kita harus antisipasi. Oleh karena itu, tidak aneh jika ada yang menjulukinya virus kerumunan.

Daddy pun mengingatkan, ada yang harus diwaspadai ketika penerapan protokol kesehatan. Karena, bukan tidak mungkin masih terjadi pelanggaran di sana-sini. "Dampaknya bisa jadi akan melahirkan "the second wave of Covid-19"," katanya. (*)

 Sumber : Republika /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 20 Mei 2016 - 03:56:42 WIB

    ICMI Desak Pemberlakuan Hukuman Mati

    JAKARTA, HALUAN — Ika­tan Cen­de­kiawan Mus­lim Indonesia (ICMI) menolak hukuman kebiri namun men­desak untuk segera diber­lakukannya hukuman mati bagi pelaku kejahatan sek­sual pada anak-anak..
  • Selasa, 26 Januari 2016 - 03:32:12 WIB
    Resahkan Pedagang dan Eksportir

    Pemerintah Tunda Pemberlakuan PPn Sapi Impor

    JAKARTA, HALUAN — Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan telah meminta Menteri Keuangan menunda pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPn) atas sapi impor. PPn sebesar 10 persen ini sedianya b.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]