Larangan Mudik-Arus Balik Diperpanjang hingga 7 Juni 2020


Sabtu, 30 Mei 2020 - 18:34:48 WIB
Larangan Mudik-Arus Balik Diperpanjang hingga 7 Juni 2020 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

HARIANHALUAN.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperpanjang masa berlaku pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 H. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 diperpanjang hingga 7 Juni 2020.

"Dengan demikian larangan mudik dan arus balik yang tadinya berlaku hingga 31 Mei 2020, diperpanjang hingga 7 Juni 2020. Kemenhub akan memastikan pengawasan pengendalian transportasi di lapangan bahwa hanya orang yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai SE Gugus Tugas yang masih boleh bepergian," demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

Keputusan perpanjangan masa berlaku ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Adita mengatakan, sebelumnya Permenhub 25/2020 memang berlaku hingga 31 Mei 2020, namun ada ketentuan dapat diperpanjang jika diperlukan.

"Terbitnya Keputusan Menhub ini untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020 pada 25 Mei 2020 yang memperpanjang masa berlaku Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 hingga 7 Juni 2020," jelas Adita.

Adita mengatakan, melalui Keputusan Menteri ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberi arahan kepada para Dirjen di Kemenhub, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Gubernur, Bupati/Wali Kota, tim satgas Gugus Tugas pusat serta daerah, dan para operator transportasi. Semua diminta melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi aturan ini.

"Dalam setiap mengeluarkan aturan dan kebijakan, Kemenhub selalu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan stakeholder terkait lainnya, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat selaras dan saling mendukung dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19," ucap Adita. (*)

 Sumber : detik.com /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]