ASN Disabilitas Diberhentikan BPK di Sumbar, LBH Padang: Kita Upayakan Haknya Kembali


Senin, 01 Juni 2020 - 14:06:06 WIB
ASN Disabilitas Diberhentikan BPK di Sumbar, LBH Padang: Kita Upayakan Haknya Kembali ASN disabilitas yang diberhentikan BPK mendantangi LBH Padang, Senin.

HARIANHALUAN.COM - Tindakan yang menjurus kepada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas kembali terjadi di Sumatra Barat. Setelah sebelumnya ada kasus drg. Rommy yang terhalang jadi pegawai negeri sipil di Solok Selatan, kali ini kasus serupa juga ditemukan. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam pengabaian hak atas pekerjaan dilakukan oleh BPK Republik Indonesia. 

Seorang laki-laki bernama Alde Maulana penyandang disabilitas yang sebelumnya dinyatakan lulus menjadi CPNS di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar). Namun, seketika haknya untuk menjadi PNS sirna setelah SK Nomor:73/K/X-X.3/03/2020 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dikarenakan korban dianggap tidak sehat secara jasmani dan rohani.

"Alasannya, BPK sudah final dikarenakan saya tak sehat jasmani dan rohani, padahal masuk dari jalur disabilitas. Disabilitas saya karena penyakit yang diderita pasti akan berpengaruh terhadap rekam medis. Sama-sama diketahui, rekrutmen CPNS adalah periode yang sangat susah," kata Alde saat mendatangi LBH Padang, Senin (1/6/2020). 

"Banyak tanggapan dari masyarakat atas proses seleksi ini. Jika tak sehat jasmani dan rohani, mana mungkin saya bisa melalui rangkaian yang begitu rumitnya. Yang saat ini saya masih heran, tidak sehat jasmani dan rohani sedikit banyak itu sudah bagian dari disabilitas," tambah Alde.

Sementara itu, Wakil Direktur LBH Padang, Indira Suryani mengatakan, saat ini  tim kuasa hukum dari Alde tidak ingin terburu-buru mengambil langkah mitigasi karena setidaknya mereka punya waktu 90 hari untuk menempuh jalur ke PTUN. Mereka juga tengah mengupayakan dialog dengan stakeholder, kementerian terkait dan organisasi disabilitas. 

"Ini tak semata-mata kasus Alde saja, tapi persepsi kementerian dan bagaimana lembaga memandang kelompok disabilitas. Rancu rasanya jika paradigma berpikir ini dipakai untuk menjustifikasi kelompok disabilitas karena atau ketidakmampuan fisik karena mereka merekan memang punya keterbatasan soal itu," jelasnya. 

Selain itu, LBH Padang juga mengambil langkah bersama jaringan koalisi dan aktifis kelompok penyandang disabilitas untuk forum multi stakeholder yang mempertemukan beberapa pihak guna memperbaiki kebijakan dan persepsi yang selama ini salah. Ini yang menjadi biang keladi diskriminasi terhadap disabilitas, terutama akses menjadi ASN. 

"Disini terlihat pemerintah masih abai dalam kasus disabilitas. Dimana, seharusnya negara berperan aktif untuk melindungi hak-hak disabilitas dan juga memastikan mereka mendapat peluang yang sama akan pekerjaan," ujarnya lagi.

Dia mengaku optimis ada peraturan dari MenPAN RB yang menengaskan bahwa kelompok disabilitas bisa berkompetisi di kelompok umum. Kasus Alde ini sedikit membingungkan, karena memang sejak awal masuk dari jalur disabilitas. Ironinya, dia digagalkan dengan alasan yang sama yakni, alasan kesehatan. 

Prasyarat yang diberikan terhadapnya menjadi kegagalan. BPK malah gagal melantik Alde karena tidak kompatibel dengan pekerjaan yang dijalaninya. Ada jeda waktu sejak diklat sampai dia beraktifitas di kantor BPK Sumbar. Dalam artian, dia sudah mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Jika dalam evaluasi BPK, Alde tidak mampu, itu lebih masuk akal. 

"Tapi, justru alasan yang diberikan oleh BPK adalah kesehatan. Proses ini adalah proses diskriminasi yang nyata, ada gagal paham dari konteks kelompok disabilitas ini. Makanya, harus ada pertemuan dan dialog pihak terkait. semoga saja proses dialognya akan memberikan preseden yang baik untuk kasus-kasus berikutnya," tutup Indira. (*)

Reporter : Buliza Rahmat /  Editor : Agoes Embun
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]