Mendagri Revisi Pedoman New Normal ASN, Hapus Ketentuan soal 'Opang-Ojol'


Selasa, 02 Juni 2020 - 13:04:29 WIB
Mendagri Revisi Pedoman New Normal ASN, Hapus Ketentuan soal 'Opang-Ojol' Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merevisi Kepmen Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemda. Dalam Kepmen Nomor 440-842 Tahun 2020, ketentuan soal pengoperasian ojek konvensional/ojek online dihapus.

Kepmen diteken Tito pada hari Minggu (31/5). Kepmen diteken di hari yang sama saat pihak Kemendagri menerima Presidium Garda Indonesia guna mengklarifikasi soal pelarangan penggunaan ojol dan opang.

"Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Ini," tulis Diktum Kesatu Kepmendagri 440-842 Tahun 2020 dilansir dari detikcom, Selasa (2/6/2020).

Ketentuan soal larangan opang dan ojol dihapus guna menghindari kesalahpahaman dan multitafsir di tengah masyarakat. Kemendagri mengatakan keputusan tersebut awalnya hanya berlaku terbatas bagi ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemda saja, bukan untuk masyarakat secara luas.

"Makanya daripada multitafsir banyak, dimultitafsirkan oleh publik secara luas makanya atas saran dan petunjuk arahan Bapak Mendagri kita lakukan revisi Kepmendagri itu," kata Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori dalam keterangan tertulis dari Puspen Kemendagri.

Di samping itu, Kepmendagri diterbitkan sebagai langkah atau rujukan bagi para ASN dalam menghadapi tatanan normal baru di lingkungan Kemendagri maupun Pemda. Sehingga, tidak untuk konsumsi publik.

"Intinya sekali lagi, sebetulnya Kepmendagri itu kita tujukan itu hanya untuk ASN, sekali lagi bukan untuk konsumsi publik gitu ya, dan itu pun sebetulnya itu kita tidak ada larangan," ujar Hudori.

Sebelumnya, ketentuan soal penangguhan pengoperasian ojol dan opang tercantum dalam Kepmendagri Nomor 440-830 Tahun 2020. Ketentuan ini sempat menuai polemik, khususnya di kalangan pengendara ojek. Berikut isi protokol transportasi publik dalam Kepmendagri sebelum akhirnya dihapus:

1.Pengelola harus memantau pelaksanaan tindakan keselamatan universal dan wajib memantau dan mengelola jalur antrian/ticketing angkutan umum, area/kantor antrian/tiket, serta kebersihan interior kendaraan dan masing-masing penumpang/pengemudi/kondektur masing-masing moda transportasi umum.

2. Pengoperasian ojek konvensional/ojek online harus tetap ditangguhkan untuk mencegah penyebaran virus melalui penggunaan helm bersama dan adanya kontak fisik langsung antara penumpang dan pengemudi.

3. Penumpang di semua jenis kendaraan angkutan umum wajib mencuci tangan atau membersihkannya sebelum naik kendaraan dan duduk di kursi yang terpisah (mengatur jarak aman) dan setiap saat harus menggunakan masker di stasiun dan di dalam moda transportasi.

4. Pengelola harus mulai menggunakan mekanisme pembayaran 'tanpa uang tunai' yang diharapkan akan meminimalkan risiko penularan.

5. Lembaga dan/ atau pihak berwenang yang ditugaskan untuk mengelola pusat transportasi seperti bandara, pelabuhan, dan sejenisnya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan tindakan keselamatan universal dan wajib yang disebutkan di atas dan akan mempertimbangkan langkah-langkah khusus berikut:

a) menyusun protokol kesehatan masyarakat di bandara dan pelabuhan;
b) pemeriksaan wajib suhu tubuh untuk semua penumpang yang datang dan berangkat; karantina wajib (rumah atau di fasilitas pemerintah resmi) untuk semua penumpang yang tinggi badan menyusun database informasi untuk pelacakan kontak;
c) penyiapan fasilitas sanitasi menyeluruh dan desinfeksi semua moda transportasi yang datang dan pergi;
d) pengujian rutin wajib terhadap semua karyawan, personil, staf dan kru yang terkait dengan kapal dan atau telah membantu penumpang; dan
e) jika memungkinkan dan tersedia pengujian cepat penumpang yang datang dan berangkat. (*)

 Sumber : detik.com /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]