Muzni Zakaria Segera Disidang, Berkas Perkara Diserahkan ke PN Padang


Selasa, 02 Juni 2020 - 13:41:02 WIB
Muzni Zakaria Segera Disidang, Berkas Perkara Diserahkan ke PN Padang Penyerahan berkas perkara Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria dari JPU Komisi Pemberantasan Korupsi, kepada Pengadilan Negeri Padang Klas 1A Padang.

HARIANHALUAN.COM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) limpahkan perkara Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Padang, Selasa (2/6/2020).

Hal itu disampaikan JPU KPK, Riki B. Maghaz Cs, bahwasanya setelah dilakukan penyidikan selama lebih kurang 130 hari, terdakwa telah dipindahkan dari rutan KPK ke Rutan Polda Sumbar dan untuk pemberkasan telah dilimpahkan ke PN untuk segera disidangkan.

"Untuk kasusnya sendiri, Muzni Zakaria diduga telah menerima berupa uang dan barang dari pengusaha pemenang proyek atas nama Muhammad Yamin Kahar dalam pembangunan Masjid Agung solok Selatan dan pembangunan Jembatan Ambayan," ujar Riki

Ditambahkannya, total seluruh uang yang diterima terdakwa sebesar Rp125 juta dan sejumlah uang pinjaman dari Muhammad Yamin Kahar sebesar Rp3,5 miliar ditambah dengan barang berupa karpet masjid sebesar Rp50 juta.

"Artinya Muzni Zakaria posisinya sebagai penerima dalam hal proyek yang telah dimenangkan oleh Muhammad Yamin Kahar selaku pengusaha," terangnya lagi.

Dari hasil pemenangan proyek tersebut, sambung Riki, ada berupa pemberian-pemberian sebagai tanda terima kasih atas pemberian proyek kepada pengusaha tersebut. 

"Namun untuk uang dalam bentuk pinjaman ini kita lihat dalam fakta-fakta persidangan nantinya, apakah uang berupa pinjaman tersebut termasuk ke dalam perkara atau hanya sebagai pinjaman pribadi," terang Riki.

Kemudian untuk terdakwa memang tidak dilakukan penahan di Rutan Anak Air Padang karena beberap terkendala. Pertama, memang peraturan dari Kemenkum dan HAM yang tidak menerima tahanan karena kondisi pandemi Covid-19.

"Kedua, di Rutan Anak Air Padang sudah ada terdakwa lainnya yakni Muhammad Yamin Kahar. Karena dalam aturannya, pelaku dalam perkara yang sama harus dipisah," tungkasnya.

Berdasarkan berkas dakwaan pertamanya diancam undang-undang pasal pasal 12 huruf (b). Kedua pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang sama-sama menerima barang atau uang.

Sementara Panitera Muda (panmud) Tindak Pidana Korupsi, Rimson Situmorang membenarkan, bahwa pihaknya memang telah menerima pelimpahan berkas perkara tersebut.

"Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Ketua PN Padang untuk penetapan hakim majelis dan jadwal sidang dakwaannya," tutup Rimson. (*)

Penyerahan berkas perkara Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria dari JPU Komisi Pemberantasan Korupsi, kepada Pengadilan Negeri Padang Klas 1A Padang.
 

loading...
Reporter : Buliza Rahmat /  Editor : Heldi Satria

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]