5.784 Persil Tanah di Pesisir Selatan Belum Bersertifikat


Sabtu, 06 Juni 2020 - 09:27:07 WIB
5.784 Persil Tanah di Pesisir Selatan Belum Bersertifikat Ist

HARIANHALUAN.COM -- KPK meminta semua pemangku-kepentingan saling membangun sinergi dan kerja sama yang solid. Pasalnya, KPK juga menemukan permasalahan utama dalam inventarisasi dan sertifikasi aset tanah di daerah adalah karena ketiadaan komunikasi yang konstruktif dan sinergis di antara para pemangku-kepentingan.

“Solusinya adalah keterbukaan informasi dan saling dukung dalam program penyelamatan aset tanah di daerah,” kata Kepala Koordinator Wilayah Pencegahan KPK, Adlinsyah Nasution, kemarin.

KPK, kata Adlinsyah, akan terus memantau proses inventarisasi dan sertifikasi aset tanah di Sumbar. KPK juga tidak ingin melihat ada pihak-pihak di Pemda Sumbar, BUMD, BUMN, dan institusi lainnya, yang mengambil kesempatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

“Kami tidak mentolerir adanya kecurangan dalam langkah-langkah penyelamatan dan penataan aset tanah ini,” pesan Adlinsyah.

Berdasarkan data yang dikumpulkan KPK, Adlinsyah menyayangkan bahwa kemajuan program penyelamatan dan penataan aset di Sumbar masih relatif lambat. Di Kabupaten Pesisir Selatan, contohnya, dari 6.197 persil (sebidang tanah dengan ukuran tertentu) yang terdaftar, baru 413 persil yang sudah bersertifikat, maka yang belum ada 5.784 yang belum bersertifikat.

Sementara, terkait rencana aksi implementasi program aplikasi _host-to-host_ (sistem antarserver yang terhubung satu sama lain secara langsung) antara sistem pertanahan di Pemda dengan sistem di BPN, dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar, hanya Kabupaten Pariaman yang telah memasang program aplikasi tersebut.

Sesuai penelaahan KPK selama beberapa tahun terakhir, KPK menemukan ada lima kendala dalam implementasi program sertifikasi aset tanah, yakni Pemda tidak dapat menunjukan batas-batas dari aset yang dimilikinya, Pemda tidak dapat menunjukan alas hak atas aset yang dikuasinya, dan aset milik Pemda dikuasai oleh pihak ketiga.

Di samping itu, kendala lainnya yang ditemukan adalah Pemda tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pensertifikasian, kurangnya jumlah juru ukur pada Kantor Pertanahan, serta lemahnya koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan Pemda. (*)

Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]