Pilkada Pandemi


Sabtu, 06 Juni 2020 - 10:31:35 WIB
Pilkada Pandemi Dosen Fisipol Unes Padang, Musfi Yendra.

Tahapan Pilkada 2020 sudah akan dimulai. Kemendagri, DPR dan KPU sepertinya sudah sepakat tidak akan ada penundaan tahap 2. Penundaan tahap 1 terjadi karena puncak wabah Covid-19 dari bulan April-Mei di Indonesia. Pilkada yang rencana awal bulan September ditunda ke Desember 2020.

Oleh: Musfi Yendra
Dosen Fisipol Unes Padang

Penundaan ini diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Perppu No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU.

KPU memastikan tahapan Pilkada serentak 2020 akan dimulai kembali pada 15 Juni mendatang. Langkah pertama untuk memulai kembali tahapan tersebut, KPU akan mengaktifkan kembali badan penyelenggara ad hoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pilkada 2020 akan diikuti 270 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut saya Pilkada 2020 ini akan menjadi pemilihan langsung kepala daerah terberat, bahkan berpotensi menjadi pesta demokrasi yang hambar. “Pilkada Pandemi” saya istilahkan. Maksudnya pesta demokrasi di tengah wabah penyakit yang membahayakan. Covid-19 ini mengancam jiwa manusia. Banyak standar kesehatan yang tidak bisa diabaikan.

Sebagai penyelenggara, KPU akan menghadapi berbagai tantangan. Terutama soal anggaran, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah yang akan menggelar Pilkada. APBN dan APBD kita menjadi terganggu karena dialihkan untuk penanganan Covi-19.
Bagi penyelenggara di TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi harus memastikan keamanan kesehatan yang ketat. Karena itu KPU RI mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp535,9 miliar ke pemerintah. Anggatan itu akan digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi penyelenggara Pilkada.

Bagi kandidat atau kontestan, Pilkada di tengah pandemi ini tidak mudah. Mengapa? Isu dan strategi kampanye akan berubah. Salah satu dampak sosial akibat Covid-19 ini meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Masyarakat kehilangan pekerjaan karena tsunami PHK. Sektor usaha semuanya ambyar, sehingga pertumbuhan ekonomi merosot.
Dampak ekonomi ini berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Apakah isu kampanye membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat relevan bagi kandidat? Tidak mudah mengejawantahkan-nya ke dalam program kerja. Kalaupun ada isu ini, saya yakin hanya “jualan kecap” semata.
Strategi kampanye juga akan berubah. Tidak boleh pengerahan masa. Orang juga takut berkumpul. Terancam menjadi cluster baru Covid-19. Kandidat akan berkampanye door to door ke rumah calon pemilih. Kampanye dengan menggunakan media luar ruangan tidak berpengaruh besar bagi calon pemilih.

Harga suara pemilih akan naik. Cost politik kandidat meningkat. Dipastikan yang akan berani maju sebagai calon adalah pemilik modal yang memadai. Politik uang akan menjadi-jadi di Pilkada 2020 ini. Karena masyarakat hidup dalam kesulitan. Pilkada adalah peluangrakyat bisa mendapatkan uang tanpa bekerja.

Menurut saya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara akan turun di Pilkada 2020 ini. Mengapa? Karena sistem pemilihan kita masih tradisional menggunakan bilik suara. Pemilih harus datang ke TPS. Berinteraksi dengan orang dan berkumpul. Atau bahkan menyentuh benda yang sama secara bergiliran di lokasi pemungutan suara tersebut. Saat ini orang sangat proteksi soal kesehatan.
Variabel lain ancaman menurunnya partisipasi pemilih yaitu masyarakat jenuh politik. Terutama Pasca Pilpres tahun lalu. Kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, korupsi dan nepotisme yang menjadi-jadi, harga kebutuhan pokok melonjak, tarif listrik naik, harga BBM yang tidak pernah turun, sulitnya lapangan pekerjaan, kriminalitas tinggi, hutang negara membengkak, lambannya penanganan Covid-19 dan rencana kebijakan dana haji yang dialihkan penggunaannya sementara.
Akumulasi kekecewaan terhadap pengaturan negara yang tidak benar ini akan berdampak terhadap sikap politik rakyat. Muncul pemahaman baru di tengah masyarakat, Pemilu/Pilkada tidak memberikan pengaruh lebih baik untuk kesejahteraan rakyat.
Menurut saya peluang petahana untuk bisa memenangkan Pilkada kedua kali juga tidak akan mulus. Mengapa? Kepala daerah yang sedang berkuasa saat ini dihadapkan pada ujian kepemimpinan yang berat. Penanganan wabah Covid-19 dan dampaknya terhadap tatanan kehidupan masyarakat sangat luas.

Percikan konflik horizontal mudah tersulut jika program bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran. Kapasitas kepala daerah dalam merumuskan kebijakan memutus mata rantai penyebaran virus juga akan menjadi sorotan.

Selain itu waktu yang semakin kasip menyiapkan diri untuk bertarung pada periode kedua. Berkejaran dengan penyelesaian berbagai program penanganan Covid-19 yang belum tuntas. Mata masyarakat akan sangat tajam melihat kinerja calon petahana dan menilai layak atau tidak untuk dipilih kembali.

Kita tetap optimis Pilkada 2020 ini berkualitas. Kita berharap demokrasi kita tumbuh dengan sehat, bukan menjadi “pandemi’ politik di tengah masyarakat. Semoga! (**)

 Editor : Milna Miana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 26 Februari 2020 - 00:30:27 WIB

    Pilkada : Apakah Membawa Perubahan Lebih Baik?

    Pilkada : Apakah Membawa Perubahan Lebih Baik? Masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap pemilihan kepala derah (pilkada) . Harapan akan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Mereka ingin dengan pemimpin baru masyarakat menjadi lebih baik. Pendidikan serta k.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]