New Normal, Perdospi: Maskapai Harus Siapkan Sanksi Tegas Bagi Calon Penumpang


Ahad, 07 Juni 2020 - 12:04:44 WIB
New Normal, Perdospi: Maskapai Harus Siapkan Sanksi Tegas Bagi Calon Penumpang Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Indonesia (PERDOSPI), dr Wawan Mulyawan, SpBS(K), SpKP, AAK.

HARIANHALUAN.COM -- Menyikapi reaksi berbagai elemen masyarakat, anggota Ombudsman, wakil rakyat, dan pejabat terkait di bidang penerbangan / perhubungan udara menyusul dikeluarkannya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan dibukanya kembali penerbangan komersial penumpang oleh Kemenhub pada bulan Mei 2020 ini.

Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Indonesia (PERDOSPI), dr Wawan Mulyawan, SpBS(K), SpKP, AAK menyampaikan, bahwa moda transportasi udara sebagai moda transportasi teraman dan tercepat saat ini mempunyai kelebihan khusus dalam mempercepat pergerakan manusia dan logistik selama masa pandemi Covid-19 ini. Sehingga keberlangsungannya adalah sebuah keniscayaan dalam dunia transportasi manusia dan barang.

Menurut dr Wawan, tetap berlangsungnya penyebaran dan penularan virus Covid-19 tidak mungkin akan berhenti sebelum ditemukannya vaksin yang spesifik untuk penanganan Covid-19. Bahkan, beberapa pihak meragukan akan musnahnya virus ini setelah ditemukannya vaksin nanti, mengingat ada tendensi mutasi dan munculnya strain baru Covid-19 yang berlangsung cepat. Karenanya upaya pencegahan penularan menjadi sandaran terpenting saat ini dan ke depan nantinya

"Pencegahan penularan virus Covid-19 di Bandar Udara dan Kabin Pesawat harus menjadi program utama dari seluruh otoritas penerbangan termasuk juga sosialisasi yang terus menerus dan penegakan hukumnya," kata dr. Wawan, kemarin.

Dr. Wawan berpendapat, pelanggaran physical distancing oleh masyarakat pengguna jasa penerbangan di bandara (atau pun di kabin pesawat) bukanlah hanya merupakan ketidaksiapan masyarakat dalam merubah perilaku sehat mencegah penularan virus Covid-19.

"Namun utamanya merupakan ketidaksiapan otoritas dan pemberi pelayanan kebandaraan dan penerbangan komersial dalam mengantisipasi dan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Permenkes 9 tahun 2020 dan Permenhub 18 tahun 2020," ujar dr. Wawan.

Lebih lanjut, saran dr. Wawan, Otoritas Bandara dan Otoritas Keamanan Bandara harus menerapkan penegakan hukum secara tegas namun bijaksana bagi para penumpang, melalui kebijakan pelarangan atau pengaturan ulang keberangkatan, demi keselamatan dan keamanan bersama.

"Pihak maskapai penerbangan harus menyediakan wahana online untuk call center secara mudah dan untuk melengkapi persyaratan kesehatan sehingga tidak menimbulkan crowd (kerumunan)," tandasnya. (*)

Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]