Banyak Jenazah PDP Covid-19 Diambil Paksa Keluarga, Mengapa Bisa Terjadi?


Senin, 08 Juni 2020 - 21:23:34 WIB
Banyak Jenazah PDP Covid-19 Diambil Paksa Keluarga, Mengapa Bisa Terjadi? Ist

HARIANHALUAN.COM -- Dalam beberapa hari terakhir, kabar mengenai jenazah pasien dalam pemantauan (PDP) yang diambil paksa keluarga semakin kerap terdengar.

Salah satunya yang terjadi di Rumah Sakit Stella Maris, Makassar. Bahkan di rumah sakit tersebut, sudah tiga jenazah PDP yang diambil paksa pihak keluarga.

Pihak keluarga menolak pemakaman sesuai protokol Covid-19 dengan alasan jenazah bukan pasien positif. Rumah sakit pun tak bisa berbuat banyak menghadapi permintaan keluarga tersebut.

Lantas, mengapa hal itu bisa terjadi?

Standar pemerintah dan masyarakat

Sosiolog Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono mengatakan kejadian-kejadian seperti itu muncul dikarenakan adanya pertentangan antara standar yang dimiliki oleh pemerintah dengan konstruksi sosial masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah bergerak secara formal, sementara masyarakat secara sosial kultural.

"Apa yang bertentangan? kalau pemerintah bergeraknya secara formal, sedangkan masyarakat secara sosial kultural. Nah, ini tidak terjembatani," kata Drajat dikutip dari Kompas.com, Senin (7/6/2020).

Dalam konstruksi sosial, menurutnya, masyarakat menganggap pengurusan jenazah sebagai bagian dari ritus of passage, yaitu ritual-ritual kehidupan manusia sejak hidup hingga mati dan melibatkan orang lain.

Ritual-ritual kehidupan itu bisa berupa peringatan kelahiran dan kematian. Jika tidak dilakukan, akan ada hukum sosial yang menantinya.

"Kalau tidak melakukan itu secara kultural, dia juga akan dihukum dengan sanksi sosial, misal menjadi anak yang tidak hormat dengan orang tua," jelas dia.

"Hal-hal seperti itu masih melekat kuat di dalam masyarakat atau istilah sosiologinya disebut dengan tindakan berorientasi nilai," tambahnya.

Pendekatan Konstruktif

Melihat kondisi tersebut, Drajat menyebut harus ada titik-titik kompromi yang dibuat antara ke dua pihak, yaitu pemerintah dan pihak keluarga. 

Sayangnya, pemerintah sejauh ini tak mau kompromi dengan hal itu dan cenderung menggunakan pendekatan positivistik, bukan pendekatan konstruktif.

"Kalau positivistik kan asumsinya masyarakat tidak ngerti apa-apa, komunikasinya satu arah. Sementara pendekatan konstruktif itu kan mendengarkan, bagaimana sih variasi masyarakat itu. Itu yang kemudian menyebabkan orang tidak punya pilihan lain," terang dia.

Misalnya, kata Drajat, masyarakat bisa mengizinkan salah satu anggota keluarga dalam pengurusan jenazah dengan menggunakan protokol ketat dan alat pelindung diri (APD) secara lengkap.

Bagian yang terpenting menurut Drajat adalah ada anggota keluarga yang ikut terlibat dalam pengurusan itu, bukan hanya dilakukan semuanya oleh petugas.

"Kalau yang memandikan di rumah sakit itu empat orang, bisa kasih kesempatan satu anggota keluarga untuk ikut dengan APD lengkap, kan tidak apa-apa, minimal bagian ambil air, yang penting kan ikut," kata Drajat.

"Itu kan ngelegakke (melegakan). Jadi ada anggota keluarga yang ikut campur, bukan semuanya petugas. Seolah-olah keluarga ini tidak diberi kesempatan untuk melakukan ritual of passage tadi, ritual kehidupan," sambungnya.

Menurut Drajat, inilah yang menyebabkan terjadinya gap antara masyarakat dan pemerintah, sehingga terjadi konflik untuk menuntut hak-hak mereka atas keluarganya.

Padahal, jika pemerintah tak bisa diajak kompromi, masyarakat justru bertindak dengan cara sendiri yang tentu akan lebih berbahaya.

"Caranya sendiri ini mesti enggak ikut protokol pemerintah, itu justru lebih berbahaya. Lebih baik memfasilitasi atau melakukan kompromi daripada terjadi penolakan-penolakan seperti itu," jelas dia. (*)

 Sumber : Kompas.com /  Editor : Milna Miana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]