Fraksi PAN DPR Minta Presidential Threshold Dihapuskan


Selasa, 09 Juni 2020 - 09:52:08 WIB
Fraksi PAN DPR Minta Presidential Threshold Dihapuskan Guspardi Gaus

HARIANHALUAN.COM - Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengkritik penerapan sistem presidential threshold terkesan sebagai upaya membatasi agar pertarungan di Pilpres yang menyebababkan semakin kecil peluang mengusung calon yang mengarah kepada terciptanya polarisasi yang hanya menghadirkan dua paslon. Disamping itu juga dirasa tidak logis karena acuannya menggunakan patokan threshold hasil pemilu sebelumnya.

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)  pada Pasal 222 yang berbunyi, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya." 

Jika aturan mengenai presidential threshold  tidak berubah, imbuh Guspardi, maka pada Pilpres 2024 dimungkinkan jumlah pasangan calon yang akan diusung juga hanya dua pasang. Hal tersebut didasari oleh hasil rekapitulasi Pileg 2019, di mana dari sembilan partai yang berhasil melampaui parliamentary threshold tidak ada satu pun yang mencapai perolehan 20%, sehingga sangat dimungkinkan setiap partai politik untuk membentuk sebuah koalisi guna mencapai presidential threshold 20% dan koalisi tersebut dimungkinkan hanya melahirkan dua pasang calon ucap tokoh muhammadiyah Sumbar itu.


"Penetapan Presidential threshold ini  tidak sesuai dengan semangat reformasi dan mencerminkan kemunduran demokrasi di Indonesia", sebaiknya dihapuskan saja presidential threshold ini dan paling tidak partai yang lolos ke senayan seharusnya diberikan hak mengajukan calon presiden dan wakil presiden," ujar politisi Partai Amanat Nasional ini.

Ia menuturkan, semakin banyak calon di Pilpres akan semakin memperbanyak pilihan bagi rakyat yang akan menentukan siapa Kepala Negara pilihannya ke depan. Rakyat punya hak untuk memilih mana calon terbaik tidak perlu direkayasa kita harus seleksi dulu melalui ambang batas. Kalau parpol yang baru pertama kali itu tidak punya hak (mengusung calon Presiden) saya kira itu cara pandang dalam demokrasi yang tidak pas," terang Legislator asal Sumatera Barat tersebut.

Ia menambahkan, kontestasi Pilpres 2019 harusnya menjadi pelajaran berharga bahwa penetapan presidential threshold telah mengakibatkan rakyat terkotak menjadi dua kubu yang saling behadapan. Pada masa kampanye Pilpres 2019 masih terngiang dalam ingatan panas dinginnya suasana politik saat itu. Setiap kelompok masyarakat yang memiliki preferensi maupun berafiliasi dengan paslon menganggap bahwa paslon yang mereka dukung adalah paslon yang paling baik dan seharusnya dijadikan acuan publik. Kedua kubu paslon saling head to head  mebela paslon masing-masing . Akibatnya terjadi berbagai  persekusi, timbulnya fitnah,  merajalelanya hoax, dan lain-lain. Lalu dilanjutkan dengan narasi-narasi yang menjatuhkan pasangan lawan / kubu sebelah. sikap semacam ini dapat menciptakan konflik horizontal maupun vertikal yang berujung pada tindak kekerasan ditengah-tengah masyarakat.

Menurut dia, Pemilu presiden seharusnya adalah arena kontestasi politik yang fungsinya bukan hanya untuk mencari siapa menang siapa kalah. Lebih dari itu, pemilu adalah sarana untuk melihat potensi dan kemungkinan munculnya calon-calon pemimpin bangsa  alternatif. Maka, sebetulnya, makin banyak calon, makin baik. Dihapuskannya aturan mengenai presidential threshold dapat menjadi salah satu jalan keluar guna mencegah polarisasi masyarakat.

"Jangan sampai pesta demokrasi yang seharusnya disikapi dengan kegembiraan justru menciptakan permusuhan yang berkepanjangan di antara anak bangsa tutup polititikus Urang Awak ini," tukasnya. (*)

Reporter : Leni Marlina /  Editor : Heldi Satria

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]