Langgar Aturan PSBB Transisi, Izin Pelaku Usaha di Padang Terancam Dicabut


Rabu, 10 Juni 2020 - 06:02:45 WIB
Langgar Aturan PSBB Transisi, Izin Pelaku Usaha di Padang Terancam Dicabut Wakil Walikota Padang, Hendri Septa. Dok padangtribun

HARIANHALUAN.COM -- Kota Padang, Provinsi Sumbar akan memberikan sanksi ke pelanggar transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain dikenakan denda, bagi restoran atau kafe tidak mematuhi aturan juga diganjar sanksi pencabutan izin usaha. Adanya sanksi tersebut, lantaran masih banyaknya pelaku usaha melanggar kebijakan PSBB.

Wakil Walikota Padang, Hendri Septa mengatakan, selama sosialisasi di masa transisi PSBB memuju new normal atau tatanan hidup ini jika pihakna melihat sejumlah pengunjung yang datang ke restoran maka akan diberikan arahan. Seperti contoh, dalam satu meja hanya diperbolehkan dua orang.

"Jadi jika sosialisasinya sudah disampaikan melalui koran hingga radio. Otomatis masyrakat dengar, jadi kalau masih bandel juga ada sanksi, dari teguran sampai denda. Kalau rumah makan dan restoran, sanksinya bisa denda bahkan tertinggi izin usahanya dicabut," ujar Hendri Septa, baru-baru ini.

Dengan begitu, Hendri Septa berharap masyarakat sadar. Jika masyarakat tidak mematuhi aturan pemerintah yang rugi sendiri mereka. Terkadang sudah disosialisasikan secara baik-baik, namun ada segelintir orang yang beranggapan lain.

"Kadang-kadang sudah kita sampaikan baik-baik tapi masih juga diabaikan, yang kita khawatirkan jangan sampai ada gelombang kedua setelah new normal. Kalau ada gelombang kedua tentu kerja kita selama ini sia-sia," ulas Hendri Septa.

Hendri Septa menegaskan, bahwa persoalan Covid-19 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun juga butuh kerjasama dengan masyarakat agar penularan virus mematikan tersebut bisa segera pergi dari kota Padang.

"Seperti restoran, karena banyak orang berkumpulan di sana. Kalau makan memang tidak bisa pakai masker, tapi yang mau kita tau itu apakah mereka bawa masker dari rumah. Di dagu mereka ada masker gak? Ini yang kita minta semua pelaku usaha harus mengkawal itu, tidak serta merta menjadi tanggung jawab pemerintah," tandasnya. (*)

loading...
Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]