Mantan Wakil Bupati Sijunjung Dilaporkan ke Kejati Sumbar


Kamis, 11 Juni 2020 - 16:17:45 WIB
Mantan Wakil Bupati Sijunjung Dilaporkan ke Kejati Sumbar Sabirin Dt. Monti Pangulu (kanan) didampingi kuasa hukum Didi Cahyadiningrat memperlihatkan bukti laporan ke Kejaksaan Tiinggi (Kejati) Sumbar atas dugaan korupsi pembelian lahan seluas 500 Hektar ditahun 2006.

HARIANHALUAN.COM - Sabirin Dt Monti Penghulu warga Jorong Kamang Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru melaporkan mantan Wabup Sijunjung “YA” Cs ke Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar atas dugaan perkara tindak pidana korupsi atas pembelian lahan sawit Pemda seluas 500 hektar.

Dikarenakan merasa tidak puas atas putusan NO (Niet ontvankelijke verklaard) atas Gugatan lahan Sawit seluas 500 hektar beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri (PN) Muaro Sijunjung.

Sabirin Dt Monti Penghulu merupakan Mamak Kepala Kaum, Tuo Ulayat dalam Nagari Tanjung Kaliang, sekaligus pemilik ulayat dalam areal lahan sawit Pemda seluas 500 hektare yang berlokasi di Sungai Batang Rambai, Nagari Tanjung Kaliang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.

Surat tertanggal 4 Juni 2020 yang dilaporkan Sabirin Dt Monti Penghulu tersebut diterima pihak Kejati Sumbar bidang Tata Usaha Kejari Sumbar tertanggal 4 Juni 2020. Selain mantan Wabup Sijunjung “YA”, Sabirin Dt Monti Penghulu juga melaporkan “RKN” beralamat di Jorong Koto Nagari Aie Amo, mantan Camat Kamang Baru “Mds” dan “AP” yang merupakan mantan Kadis Perkebunan Sijunjung.

Dimana laporan tersebut juga terkait putusan perkara perdata nomor;4/Pdt.G/2019/PN.Mrj tanggal 18 Mei 2020 yang berkekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde).

Sabirin menjelaskan, sebelum pelaporan ke Kejati Sumbar kasus ini pernah disidangkan secara perdata di Pengadilan Negeri Muaro.

"Hasil putusan tersebut tidak memuaskan, mangkanya kami melaporkan “YA” Cs ke Kejati Sumbar atas dugaan perkara tindak pidana korupsi, karena secara bukti-bukti persidangan objek perkara dalam kekuasaan milik saya," jelasnya.

“Kami akan memperjuangkan hak-hak kami ke Kejati Sumbar, kami tak lagi akan menguji soal tindak perdata, tapi melaporkan tindak pidana. Apalagi sampai saat sekarang ini tidak pernah ada terbit sertifikat hak milik atas lahan sawit pemda tersebut, sehinga menjadi hasil temuan BPK RI berdasarkan LHP dari tahun ke tahun dan sampaai tahun 2019 ini. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan keadilan,” ucap Sabirin Dt Monti Penghulu kepada wartawan, Rabu (10/6) didampingi Kuasa Hukumnya Didi Cahyadi Ningrat di Tanjung Ampalu. (*)

Reporter : Ogi Sunandar /  Editor : Milna Miana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]