SPJ Bermasalah, Wali Nagari Panti Terancam Sanksi


Jumat, 12 Juni 2020 - 08:06:33 WIB
SPJ Bermasalah, Wali Nagari Panti Terancam Sanksi ilustrasi SPJ

HARIANHALUAN.COM - Anggaran dana nagari di Pemerintah Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman untuk tahun 2020 terancam distop. Belum dilengkapinya surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran tahun sebelumnya adalah pangkal balanya. Berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Kabupaten Pasaman, Nomor: 412/159/DPM/2020, tanggal 9 Maret 2020, perihal pelaksanaan kegiatan pembangunan nagari tahun 2020.  

Berikutnya, surat bernomor: 414/200/DPM/2020 tanggal 2 April 2020, perihal percepatan pencairan dana nagari serta hasil pemeriksaan Tim Verifikasi SPJ Nagari Kantor Camat Panti, pada 15 Mei 2020, masih ditemukan kekurangan SPJ sebanyak 11 item kegiatan dengan total dana mencapai Rp239,552 juta. 

Diantaranya, terdapatnya perbedaan antara saldo buku kas umum dengan saldo buku rekening kas nagari sebesar Rp52 juta, pajak pembelian atas barang (PPh, PPN) Rp5,1 juta, pengadaan masker Rp20 juta, pengadaan balok kayu kelas II sebanyak 7 meter kubik Rp24,5 juta.

Berikutnya, pembuatan stiker Rp16,250 juta, pengadaan papan kayu kelas II sebanyak 7 Meter Kubik Rp25,550 juta, pembelian seng gelombang polos BJLS 20 sebanyak 212 lembar Rp10,6 juta, pengadaan masker Rp25,990 juta, pembelian semen Rp23,520 juta, pembelian semen Rp14,7 juta, pembelian semen 289 zak Rp21,2 juta. 

Audit Inspektorat terkait realisasi dana desa (DD) di Nagari Panti pada tahun 2019, juga menemukan Walinagari Panti belum menyetorkan pajak senilai Rp81,1 juta, serta uang tunai sebanyak Rp231,6 juta berada ditangan walinagari dan belum dikembalikan ke kas nagari. Seharusnya dana tersebut sudah dikembalikan ke kas nagari paling lama pada 10 Januari 2020. 

Camat Panti, Azwar mengatakan, bahwa pihaknya sudah meminta Walinagari Panti, Yefrialdi segera melengkapi kekurangan seluruh SPJ terkait penggunaan anggaran nagari dengan baik dan benar. "Sudah dilaksanakan pembinaan. Segala SPJ dan lain lain tentang penggunaan anggaran di nagari yang masih kurang itu harus segera diselesaikan secepat mungkin," ujar Azwar, Jumat (12/6/2020).

Dikatakannya, akan ada sanksi bagi pemerintahan nagari jika laporan keuangan dan pertanggungjawaban (LKPJ) tidak segera diselesaikan. Salah satu sanksinya, kata Azwar, nagari tidak akan menerima alokasi dana nagari (ADN) tahap berikutnya. 

"Ada sanksi tegas lah. Salah satunya, DPM akan menangguhkan pencairan dan realisasi dana nagari tahap berikutnya. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda dari pak wali untuk diselesaikan secepatnya. Sementara kita sudah warning," katanya. 

Azwar mengaku, tidak mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Walinagari Panti sehingga begitu lama untuk melengkapi SPJ laporan keuangan nagari tersebut. Namun, kata dia, pihaknya bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) sudah sering turun ke nagari itu.

"Kurang tahu yah. Tapi, kita dan DPM sudah sering turun untuk melakukan pembinaan. Bahkan, segala sesuatu terkait permasalahan itu sudah kita beri petunjuk ke walinagari agar segera dipenuhi," ujarnya.

Namun, berdasarkan laporan yang ia terima, Walinagari Panti belum bisa melengkapi SPJ, berupa bukti setoran pajak, belum dilengkapi penawaran dan kontrak serta surat pernyataan bahwa barang belum diambil dari pihak penyedia barang dan jasa. "Ini untuk pengadaan masker, balok kayu, pembuatan stiker, pengadaan papan kayu, pembelian seng serta pembelian semen," ujarnya. 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Kabupaten Pasaman, Hasiholan Hutagalung, lewat Kasi Administrasi pemerintahan Nagari, Muas. Menurutnya, pembinaan sudah dilakukan berkali-kali terhadap Walinagari Panti agar secepatnya menyelesaikan kekurangan SPJ penggunaan dana nagari.

"Sudah berkali kali diingatkan. Pak wali, tolong itu SPJ disegerakan. Itu prioritas. Jangan sampai nanti berbuntut panjang. Serupiah pun dana nagari itu wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya. Td siang, juga sudah kita panggil lagi bendaharanya," ujar Muas. 

Saat dikonfirmasi wartawan, Walinagari Panti, Yefrialdi, membenarkan adanya temuan Tim Audit Inspektorat terkait realisasi dana desa (DD) tahun 2019 di Nagari tersebut. Namun. Kata dia, dana tersebut sudah dikembalikan ke negara. "Ia, semua sudah kita kembalikan," jawab Yefrialdi singkat. (*)

Reporter : Yudhi Lubis /  Editor : Agoes Embun
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]