Sistem Kerja Shift untuk Pegawai Swasta, BUMN dan ASN Disetujui Pemerintah


Jumat, 12 Juni 2020 - 14:38:03 WIB
Sistem Kerja Shift untuk Pegawai Swasta, BUMN dan ASN Disetujui Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah telah menyepakati menerapkan sistem kerja shift untuk pegawai aparatur sipil negara (ASN), BUMN, dan pegawai swasta di masa tatanan normal baru atau new normal. Sistem kerja shift akan diikuti dengan keluarnya surat keputusan dari tiga kementerian berbeda, sesuai tugas dan fungsinya.

Sistem kerja pegawai ASN akan diatur dengan surat edaran MenPANRB, untuk pegawai BUMN dengan SE Menteri BUMN dan pegawai swasta dengan SE Menteri Ketenagakerjaan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo berharap SE untuk sistem kerja shift ASN bisa keluar pada pekan depan.

"Semoga SE (ASN) keluar Selasa depan, pekan depan semoga bisa keluar SE MenPAN RB," ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya, Jumat (12/6).

Sementara, dua SE lainnya, tergantung dari masing masing kementerian terkait. Sebelumnya, wacana sistem kerja shift bagi pegawai ASN, BUMN, maupun swasta ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan calon penumpang di stasiun kereta maupun transportasi umum lainnya.

Karena itu, Tjahjo mengatakan, wacana itu telah dibahas dalam rapat bersama lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian PANRB, dan BNPB dan Pemerintah DKI

"Jadi hasilnya adalah akan mengeluarkan sebuah surat keputusan dan sepakat dengan sistem kerja dengan shift," ujar Tjahjo.

Nantinya sistem kerja shift akan dibagi dua, yakni shift pertama antara pukul 07.30-15.00 WIB.
Ia mengatakan, sebelum diterbitkan dan diberlakukan SE tentang sistem kerja shift, perlu dilakukan survei dan simulasi yang lebih cermat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan dituangkan dalam SE akan benar-benar efektif memecahkan masalah yang ada, yaitu mengurangi penumpukan calon penumpang.

Tjahjo menerangkan, data sementara yang diperoleh dari PT KAI menunjukkan, penumpang KRL dari unsur pegawai ASN/TNI/Polri jumlahnya sangat sedikit. Untuk itu, PT KAI akan melakukan survei yang lebih cermat tentang proporsi jumlah penumpang berdasarkan pekerjaan mulai ASN/TNI/Polri, BUMN, atau swasta.

Terkait hal ini, para sekretaris jenderal maupun sekretaris utama akan diminta data jumlah pegawainya yang bekerja dari kantor di era new normal.

Nantinya, ada sejumlah alternatif kebijakan yang bisa diambil untuk pemberlakuan shift untuk ASN, BUMN, dan swasta. Pertama, pemberlakuan shift hanya untuk swasta saja, karena pegawai ASN yang naik kereta api sangat sedikit. Kedua, pemberlakuan shift Senin sampai Jumat, ketiga pemberlakuan shift Senin dan Jumat saja.

"Kombinasi dari beberapa alternatif di atas, misalnya: shift untuk seluruh jenis pegawai namun hanya untuk hari Senin saja. Kami usulkan kebijakan tersebut diberlakukan untuk daerah yg memberlakukan PSBB dan/atau status merah menurut Gugus Tugas," ungkapnya. (*)

 Sumber : Republika /  Editor : Rahma Nurjana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]