Pemda Harus Transparan Distribusikan Bansos


Ahad, 14 Juni 2020 - 06:07:19 WIB
Pemda Harus Transparan Distribusikan Bansos Dok Media Indonesia

HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pemerintah daerah (pemda) transparan dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dan mengevaluasi kriteria penerima bansos.

Berdasarkan laporan yang diterima JAGA Bansos per 12 Juni 2020, KPK menerima total 303 keluhan terkait penyaluran bansos. Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 134 keluhan.

KPK menyadari kesemrawutan penyaluran bansos karena data penerima bantuan yang masih harus terus dilakukan pengkinian. Terutama di tengah pandemi _Corona Virus Disease_ 2019 (Covid-19), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dilakukan perluasan dengan melakukan verifikasi dan validasi hingga ke satuan kerja terkecil di masyarakat, yaitu RT/RW. Karenanya, pemda perlu membuat kriteria masyarakat yang terdampak yang ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Di beberapa daerah KPK menemukan kriteria yang dibuat terlalu luas, sehingga ketika dilakukan pemadanan dengan DTKS dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), masyarakat yang tidak memenuhi kriteria masuk ke dalam daftar.

KPK juga mendorong transparansi dalam penyaluran bansos dengan mengumumkan daftar nama penerima bantuan. Pemda perlu mensosialisasikan dan membangun pemahaman kepada masyarakat terkait kriteria penerima bantuan, jenis bansos yang diberikan dan waktu pendistribusian untuk setiap bantuan.

Selain keluhan tidak menerima bantuan, 6 topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 32 laporan. Selanjutnya, bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 28 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 14 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 4 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 3 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 2 laporan, dan beragam topik lainnya total 86 laporan.

Keluhan tersebut ditujukan kepada 130 pemda yang terdiri dari 9 pemerintah provinsi dan 121 pemerintah kabupaten/kota di 27 provinsi dan 2 kementerian serta 1 komunitas masyarakat.

Provinsi yang paling banyak menerima keluhan adalah Jawa Barat dengan total 74 keluhan meliputi 20 pemda. Berikutnya adalah Jawa Timur dengan total 48 keluhan di 15 pemda dan Jawa Tengah menerima 32 keluhan di 20 pemda.

Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 10 keluhan, Pemkab Indramayu 9 keluhan, Pemkab Lampung Selatan 8 keluhan, serta Pemkab Sukabumi dan Pemprov Jawa Timur masing-masing 7 keluhan.

Dari seluruh keluhan yang masuk, sebanyak 20 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda, sebanyak 115 keluhan dengan status ‘diteruskan’ masih menunggu respon pemda, sebanyak 118 keluhan dengan status ‘dikonfirmasi’ sehubungan dengan informasi yang harus dilengkapi oleh pelapor, dan 20 keluhan dengan status ‘diterima’ masih dalam proses verifikasi. Sisanya 30 keluhan lainnya dengan status ‘dihapus’ karena dihapus oleh pelapor maupun laporan ganda.

Selain untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyimpangan dalam penyaluran bansos, fitur JAGA Bansos juga menyediakan informasi panduan ringkas tentang bansos. Untuk mengakses JAGA Bansos, masyarakat dapat mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) melalui gawai di Play store dan App store untuk sistem operasi android ataupun iOS atau melalui situs https://jaga.id. (*)

Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 18 Mei 2020 - 07:42:03 WIB

    Pemda se Indonesia Diminta Bersiap Sambut 'New Normal'

    Pemda se Indonesia Diminta Bersiap Sambut 'New Normal' HARIANHALUAN.COM - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengajak pemerintah daerah se-Indonesia untuk bersiap menyambut konsep 'new normal' alias tatanan kehidupan baru untuk menghindari dampak buruk pande.
  • Rabu, 13 Mei 2020 - 08:00:06 WIB

    Jokowi Libatkan Pemda Bayar Iuran BPJS Kesehatan Warga Miskin

    Jokowi Libatkan Pemda Bayar Iuran BPJS Kesehatan Warga Miskin Pemerintah mengubah ketentuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin yang masuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Perubahan kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 ten.
  • Jumat, 10 April 2020 - 22:44:15 WIB

    Pemerintah Pusat Buka Peluang Pemda Ajukan PSBB

    Pemerintah Pusat Buka Peluang Pemda Ajukan PSBB JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Juru bicara pemerintah untuk penanganan corona (Covid-19), Achmad Yurianto mengatakan pihaknya memberikan kesempatan setiap pemerintah daerah (Pemda) mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PS.
  • Senin, 30 Maret 2020 - 19:29:37 WIB

    Jokowi Berang! Pemda Jangan Buat Kebijakan Tanpa Konsultasi

    Jokowi Berang! Pemda Jangan Buat Kebijakan Tanpa Konsultasi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19). Jokowi, kata Doni, mewanti-wanti kepada.
  • Senin, 30 Maret 2020 - 16:15:58 WIB

    Jokowi Ingatkan Pemda: Karantina Wilayah Kewenangan Pusat

    Jokowi Ingatkan Pemda: Karantina Wilayah Kewenangan Pusat JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -  Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan karantina wilayah terkait virus corona (Covid-19) jadi kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]