Bawaslu Dharmasraya Memastikan Pengawas Pemilu Penuhi Standar Protokol Kesehatan


Senin, 15 Juni 2020 - 16:33:36 WIB
Bawaslu Dharmasraya Memastikan Pengawas Pemilu Penuhi Standar Protokol Kesehatan Ist

HARIANHALUAN.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, memastikan setiap individu pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) tetap menjalankan standar protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas pengawasan pilkada serentak 2020, yang dijadwalkan berlangsung pada Desember tahun ini.

"Kami sedang melakukan rasionalisasi anggaran terkait hal tersebut disamping mempersiapkan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada 2020," kata Ketua Bawaslu setempat, Syamsurizal, saat dihubungi melalui telepon selulernya di Dharmasraya, Senin ( 15/06).

Salah satunya,lanjut dia, dengan melakukan identifikasi menyeluruh dan mendalam terkait seluruh kendala yang dihadapi baik bersifat teknis maupun non teknis serta tetap mengacu pada pemenuhan standar protokol kesehatan sebagai upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Menurutnya, beberapa perubahan terutama dengan adanya rencana penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga akan menjadi acuan pihaknya dalam melakukan rasionalisasi anggaran guna memastikan kebutuhan dana pengawasan selama pengawasan seluruh tahapan berlangsung.

"Pengawasan tersebut antara lain pada tahapan persiapan, masa kampanye dan pelaksanaan pungut hitung suara nantinya," tutupnya.

Sebelumnya, Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan pengaktifan kembali petugas pengawasan pada setiap tingkatan setelah sempat dinonaktifkan seiring merebaknya virus pandemi Covid-19 yang berujung pada penundaan jadwal pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020.

Hal itu terlihat dalam surat edaran Nomor 0197/k.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020 tentang pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, sebelum 15 Juni 2020.

Adapun pengaktifan kembali anggota panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan/desa memperhatikan masa kerja panwaslu kecamatan paling lama 12 bulan dan masa kerja panwaslu kelurahan/desa paling lama 8 bulan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019.

Terkait dengan anggota panwaslu kecamatan dan atau anggota panwaslu kelurahan/desa yang tidak lagi memenuhi syarat, Bawaslu kabupaten/kota diminta agar melakukan pergantian berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019. Selain itu, apabila terdapat panwaslu kecamatan yang belum dilantik, Bawaslu kabupaten/kota melakukan pelantikan anggota panwaslu kecamatan sebelum 15 Juni secara daring atau secara tatap muka sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan yang berlaku.

"Dalam hal terdapat panwaslu kelurahan/desa yang belum dilantik, Panwaslu Kecamatan melakukan pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa sebelum tanggal 15 Juni 2020," tulis surat edaran itu. (*)

Reporter : Rully Firmansyah /  Editor : Milna Miana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]