Politisi PAN: Presiden Tak Perlu Terbitkan Perppu Protokol Kesehatan Tahapan Pilkada


Senin, 15 Juni 2020 - 19:37:03 WIB
Politisi PAN: Presiden Tak Perlu Terbitkan Perppu Protokol Kesehatan Tahapan Pilkada Guspardi Gaus

HARIANHALUAN. COM - Anggota Komisi II DPR RI , Guspardi Gaus, menyatakan Presiden Jokowi tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait protokol kesehatan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 maupun Pemilihan Umum (Pemilu).

Perppu tersebut saat ini sedang tahap finalisasi oleh pemerintah dan pekan depan akan dibahas serta dikonsultasikan ke Komisi II DPR yang membidangi masalah kepemiluan.

Menurut Guspardi, protokol kesehatan tahapan Pilkada sudah di atur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pilkada. Dalam Perppu yang diteken Presiden Jokowi pada 4 Mei 2020 disebutkan bahwa penundaan Pilkada Serentak di 270 daerah tahun ini dari 23 Septemner ke 9 Desember 2020 akibat pandemi Covid-19.

Masih dalam Perppu Nomor 2 tahun 2020, juga disebutkan Pilkada Serentak 2020 dapat dilaksanakan harus memenuhi protokol kesehatan Covid-19.

“Salah itu, tidak perlu Perppu Protokol Kesehatan tahapan Pilkada dikeluarkan, karena dalam Perppu Nomor 2.tahun 2020 dinyatakan penundaan ke 9 Desember 2020 akibat pandemi Covid-19 dan pelaksaannya harus memenuhi protokol kesehatan Covid-19,” kata Guspardi Gaus saat dihubungi, Minggu (14/6/2020).

Lebih lanjut anggota badan legislasi (Baleg) DPR ini mengungkapkan yang perlu dikeluarkan Presiden/pemerintah yakni Peraturan Pemerintah (PP). PP itu nantinya mengatur lebih detail terkait tahapan Pilkada harus mengikuti dan memenuhi protokol kesehatan Covid-19.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan PP tersebut perlu dikeluarkan yang nantinya menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait tahapan penyelenggaran Pilkada. Seperti mekanisme pendaftaran calon kepala daerah, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), teknis kampanye maupun tahapan lainnya.

“Jadi rincian terhadap tahapan Pilkada dibuat Perppu terlalu tinggi. Cukup diatur dalam PP dan PKPU,” jelasnya.

Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini juga menilai terlalu dini apabila nantinya Perppu Protokel Kesehatan tahapan Pilkada ini mengatur tahapan Pemilu 2024. Apalagi, Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga sedang dibahas di DPR bersama Pemerintah. Revisi UU Pemilu ini juga masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.

“Terlalu dini untuk Pemilu 2024. Point-point itu sudah disampaikan bahwa protokol kesehatan harus ditaati,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah menyetujui pelaksanaan Pilkada serentak 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19 pada 9 Desember. Saat ini Perppu terkait protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak segera disempurnakan. 

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan Perppu tersebut akan dibahas bersama dengan pihaknya pekan depan. Politisi Partai Golkar ini juga menjelaskan dalam pilkada serentak nantinya harus diberikan koridor. Pertama harus digunakan tahapan protokol kesehatan serta memenuhi kualitas demokrasi. (*)

Reporter : Leni Marlina /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 02 Juli 2020 - 10:13:08 WIB

    Politisi PAN: Penolakan Masyarakat Jadi Alasan Kuat Menghentikan Pembahasan RUU HIP

    Politisi PAN: Penolakan Masyarakat Jadi Alasan Kuat Menghentikan Pembahasan RUU HIP HARIANHALUAN.COM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, menolak melanjutkan pembahasan RUU HIP (Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila). Penolakan masif dari masyarakat menjadi al.
  • Sabtu, 23 Mei 2020 - 16:48:55 WIB

    Politisi PAN: Ambang Batas Parlemen Bungkam Kedaulatan Rakyat

    Politisi PAN: Ambang Batas Parlemen Bungkam Kedaulatan Rakyat HARIANHALUAN. COM - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus menyatakan, batas ambang parlemen atau parliamentary threshold sebesar tujuh persen dalam draft RUU pemilu yang merupakan hak inisiatif DPR yang akan.
  • Rabu, 25 Maret 2020 - 23:42:50 WIB

    Politisi Ini Sebut Pemerintah Harus Paksa Masyarakat Berdiam di Rumah

    Politisi Ini Sebut Pemerintah Harus Paksa Masyarakat Berdiam di Rumah JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menilai social distancing saja dinilai tidak cukup memutus mata rantai COVID-19. Menurutnya, pemerintah harus membuat kebijakan untuk memaksa minimal 80% masyara.
  • Ahad, 02 Februari 2020 - 13:09:00 WIB

    Wamendag : Menjadi Politisi adalah Sebuah Pilihan

    Wamendag : Menjadi Politisi adalah Sebuah Pilihan MATARAM, HARIANHALUAN.COM -- Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga berbagi motivasi dan inspirasi dengan 200-an aktivis Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Turki, pada Sabtu, 1 Februari 2020 lalu. Kegiatan bertajuk Inspirat.
  • Ahad, 26 Januari 2020 - 20:25:44 WIB

    Politisi Gerindra Sebut Jakarta 'Tamat' Juni 2020

    Politisi Gerindra Sebut Jakarta 'Tamat' Juni 2020 JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan Undang-undang Ibu Kota Negara akan keluar pada bulan Juni 2020. Menurutnya, undang-undang itu akan mengakhiri stasus Jakarta sebaga.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]