Ada Lima Alasan RUU HIP Harus Dicabut Menurut Fadli Zon


Selasa, 16 Juni 2020 - 14:04:12 WIB
Ada Lima Alasan RUU HIP Harus Dicabut Menurut Fadli Zon Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyebutkan lima alasan agar rancangan undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dicabut atau dihentikan pembahasannya. Alasan pertama, setiap undang-undang tak boleh berpretensi menjadi undang-undang dasar. 

Namun, menurut Fadli, fatsoen ketatanegaraan itu telah dilanggar oleh RUU HIP. Fadli mengatakan, dalam Naskah Akademik RUU HIP, rumusan identifikasi masalah lebih tepat diajukan saat kita hendak merumuskan undang-undang dasar, bukannya undang-undang.

"Pretensi menjadi undang-undang dasar inilah, menurut saya, menjadi alasan pertama kenapa RUU HIP perlu segera ditarik, dan bukan hanya butuh direvisi," kata kepala Badan Kerja Sama Antarparlemen dalam pesannya, Senin (15/6) malam. 

Alasan kedua, lanjut Fadli, Pancasila adalah dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, yang mestinya jadi acuan dalam setiap regulasi atau undang-undang. Ironisnya, RUU HIP ini malah ingin menjadikan Pancasila sebagai undang-undang itu sendiri. 

"Standar nilai kok mau dijadikan produk yang bisa dinilai? Menurut saya, ada kekacauan logika di sini," kata dia. 

Fadli mengatakan, Pancasila tak boleh diatur oleh undang-undang, karena seluruh produk hukum dan perundang-undangan kita menjadi implementasi dari Pancasila. Satu-satunya yang bisa mengatur institusionalisasi Pancasila hanyalah Undang-Undang Dasar 1945, dan bukan undang-undang di bawahnya, termasuk bukan juga oleh omnibus law.

"Kalau diteruskan, ini akan melahirkan kerancuan yang fatal dalam bidang ketatanegaraan," ujarnya. 

Alasan ketiga, RUU HIP gagal memisahkan wacana dari norma. Pancasila, dengan rumusan kelima silanya, adalah norma yang rumusannya terjaga di dalam naskah Pembukaan UUD 1945. Sementara, istilah “Trisila” dan “Ekasila”, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 7 RUU HIP, hanyalah wacana yang muncul saat gagasan Pancasila pertama kali dipidatokan Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Itu menunjukkan adanya cacat materil dalam penyusunan RUU HIP ini.

Alasan keempat, Fadli menyebut RUU ini juga mengandung cacat formil. RUU ini berpretensi menjadi omnibus law meski kajian akademiknya tak dimaksudkan demikian. 

Dalam pasal-pasalnya, RUU ini ingin mengatur berbagai isu, mulai dari soal demokrasi, ekspor, impor, telekomunikasi, pers, media, riset, hingga soal teknologi. "Isinya jadi ke mana-mana. Kelihatannya, latar belakang RUU ini sebenarnya hanya untuk memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saja," kata Fadli. 

Fadli menilai lembaga BPIP ini tak terlalu diperlukan karena hanya menambah beban negara. Pernyataan pimpinannya sering membuat kegaduhan dan berpotensi memecah belah bangsa.

Alasan kelima, RUU ini dinilai Fadli tak punya urgensi sama sekali. Terlebih saat ini, Indonesia sedang menghadapi bencana pandemi Covid-19. 

"Namun, dengan munculnya RUU ini, kita kembali bertengkar soal ideologi, kotak pandora yang sebenarnya secara formil sudah kita tutup sejak lama," kata dia. 

Menurut Fadli, RUU ini malah bisa membuka luka-luka lama sejarah dan akhirnya memecah belah. Sebagian masyarakat curiga RUU ini digunakan untuk menyusupkan kepentingan kaum komunis atau PKI yang sudah dilarang. 

Tak dicantumkannya TAP MPRS No. XXV/1966 tentang Pembubaran PKI sebagai konsideran malah makin memupuk penolakan sebagian masyarakat.  "Dengan lima alasan tadi, saya kira pembahasan mengenai RUU HIP tak perlu lagi diteruskan. Jika ada yang ingin memperkuat pelembagaan BPIP, sebaiknya dibuat saja undang-undang tentang BPIP, jangan malah bikin undang-undang mengenai Pancasila," ujar Fadli menegaskan.  (*)

 Sumber : Republika /  Editor : Rahma Nurjana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:32:22 WIB

    Anggota DPR: RUU Cipta Kerja Harus Berdampak Positif Pada Dunia Usaha

    Anggota DPR: RUU Cipta Kerja Harus Berdampak Positif Pada Dunia Usaha HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja harus mampu membuka peluang berusaha dan bertampak positif kepada dunia usaha serta berpihak pada Usaha Mikro, Kecil, da.
  • Sabtu, 04 Juli 2020 - 17:05:01 WIB

    Mardani Ali Sera: Kalau Seminggu Ini Enggak Ada Kabar Reshuffle, Omdo

    Mardani Ali Sera: Kalau Seminggu Ini Enggak Ada Kabar Reshuffle, Omdo HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah atas kerja para menteri yang dinilai tidak becus dalam menangani pandemi Virus Corona atau Covid-19. Kemarahan Jokowi terlihat saat memimpin rapat terbatas 18 Juni lalu, .
  • Sabtu, 04 Juli 2020 - 12:52:14 WIB

    Pengaruhi Investasi, Reshuffle Kabinet Harus Pasti Jangan Sekadar Wacana

    Pengaruhi Investasi, Reshuffle Kabinet Harus Pasti Jangan Sekadar Wacana HARIANHALUAN.COM - Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mempersilakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle kabinet. Bhima meminta agar Presiden Jokowi tidak .
  • Sabtu, 04 Juli 2020 - 07:04:22 WIB

    Di Era Jokowi Ada Monumen Palu Arit? Cek Faktanya

    Di Era Jokowi Ada Monumen Palu Arit? Cek Faktanya HARIANHALUAN.COM – Beredar sebuah unggahan melalui media sosial Facebook oleh akun @MujiHaryanto dengan narasi “Di jaman Jokowi… Monumen palu arit boleh berdiri”. Unggahan tersebut disisipkan sebuah foto yang diklaim.
  • Sabtu, 04 Juli 2020 - 06:53:56 WIB

    Waspada, Begini Modus Baru Penculikan Anak

    Waspada, Begini Modus Baru Penculikan Anak HARIANHALUAN.COM – Delapan anak diduga menjadi korban penculikan oleh seorang pria tak dikenal, saat bermain di area Pasar Agung, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Beruntung, seluruh korban akhirnya berhasil diselam.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]