Ombudsman Sumbar Kembali Buka Layanan Pengaduan PPDB 2020, Ini Mekanismenya


Selasa, 16 Juni 2020 - 14:34:38 WIB
Ombudsman Sumbar Kembali Buka Layanan Pengaduan PPDB 2020, Ini Mekanismenya Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat membuka layanan pengaduan dalam pelaksanaan seleksi Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020. “Pengawasan akan dilakukan oleh tim khusus,” kata Adel Wahidi, Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.  

PPDB adalah prosesi penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat tahunan, namun skalanya sangat besar, melibatkan banyak calon siswa dan satuan pendidikan pada setiap level, seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK atau MA. Karena itu, sebagai lembaga negara yang menjembatani pemenuhan hak warga negara dalam pelayanan publik, Ombudsman setiap tahunnya memberikan perhatian khusus dalam pelaksanaan seleksi PPDB.  

Belajar dari tahun lalu, Ombudsman masih mendapati berbagai penyimpangan atau maladministrasi dalam pelaksanaan PPDB, baik pada Dinas Pendidikan atau Kemenag. Diantaranya, jalur zonasi yang diterapkan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), pelaksanaan seleksi PPDB tidak menyediakan jalur afirmasi bagi siswa yang orang tuanya tergolong tidak mampu, dan penyelenggara belum menyediakan saluran pengaduan internal dalam pelaksanaan PPDB.  

Selain itu, pada tahun lalu, Ombudsman menerima 34 laporan atau pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan PPDB. Diantaranya terkait penyimpangan prosedur dalam proses pelaksanaan PPDB, dugaan permintaan uang pada saat mendaftar ulang, dan pendaftaran ulang yang dikaitkan dengan uang baju seragam.  

"Khusus tahun ini, pengawasan Ombudsman akan merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan," kata Adel.

Kemudian, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7265 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Pengawasan juga akan merujuk kepada Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Beberapa yang harus diperhatikan oleh Dinas Pendidikan atau Kemenag, Sekolah dan Madrasah adalah pelaksanaan PPDB mesti dilaksanakan secara online, dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. 

Selain itu, untuk jalur pendaftaran. Jalur zonasi paling sedikit 50 persen dari keseluruhan daya tampung sekolah, jalur afirmasi untuk siswa yang tidak mampu minimal 15 persen, jalur perpindahan orang tua minimal lima persen, sisanya untuk jalur prestasi, yang kira-kira jumlahnya sampai 30 persen dari daya tampung sekolah.  

Sekolah juga diminta membuka secara transparan jumlah kuota dan rombel penerimaan pada setiap sekolah. Agar tidak ada oknum yang menambah atau mengurangi jumlah di kemudian hari. Terakhir, perlu dipastikan bahwa seluruh proses PPDB termasuk dalam hal pendaftaran ulang, semuanya dilakukan dengan biaya gratis. (*)
 

Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Nova Anggraini
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]