Kemenhub Terbitkan SE: Tidak Boleh Ada Kenaikan Tarif Angkutan Umum


Kamis, 18 Juni 2020 - 08:36:41 WIB
Kemenhub Terbitkan SE: Tidak Boleh Ada Kenaikan Tarif Angkutan Umum ANTARA FOTO/Risky Andrianto

HARIANHALUAN.COM – Pandemi Virus Corona atau COVID-19 yang terjadi saat ini menghantam bisnis angkutan umum di Indonesia. Sebab pendapatan mereka anjlok karena kapasitas penumpang dibatasi guna mencegah penyebaran virus tersebut. 

Sejumlah pengelola angkutan umum khususnya bus antar kota antar provinsi (AKAP) pun meminta pemerintah menaikkan tarif. Hal itu guna mengkompensasi turunnya pendapatan tersebut, sehingga bisnis mereka bisa bertahan di tengah pandemi ini.

Menanggapi hal tersebut Kementerian Perhubungan telah menerbitkan SE 11 Tahun 2020, tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran COVID-19. Dalam aturan itu, batas penumpang yang diatur diperbolehkan menjadi 70 persen dari kapasitas angkut.

Dengan demikian, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menegaskan, para pengusaha angkutan umum sudah balik modal. Karena itu, seharusnya tidak ada potensi kenaikan tarif.

"Sesuai arahan pak menteri perhubungan (Budi Karya Sumadi), angkutan umum tidak boleh naik tarif," jelasnya dikutip dari VIVA, Kamis 18 Juni 2020.

Budi menjelaskan, surat edaran itu juga akan berlaku mulai 1 Juli 2020 dan penyelenggaraan transportasi darat pada masa adaptasi kebiasaan baru dilakukan melalui beberapa tahapan fase. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan tetap menerapkan protokol kesehatan. (*)

 Sumber : Viva.co.id /  Editor : Milna Miana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]