Abaikan Putusan PTUN, Irvan Khairul Ananda Ajukan Gugatan Baru Terhadap Gubernur


Kamis, 18 Juni 2020 - 15:39:07 WIB
Abaikan Putusan PTUN, Irvan Khairul Ananda Ajukan Gugatan Baru Terhadap Gubernur Proses sidang di Pengadilan Negeri Padang.

HARIANHALUAN.COM - Mantan Kepala Dinas Kesbangpol Sumbar, Irvan Khairul Ananda kembali mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri (PN) Klas 1 A Padang, terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Gugatan itu dikarenakan tergugat tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap (Incracht).

Namun pihak tergugat tidak tidak hadir, dalam sidang agenda pembacaan gugatan tersebut. Kemudian Ketua Hakim Leba Maxnandoko didampingi Agnes Sinaga dan Yose Ana Rosalina sebagai hakim anggota menunda sidang selama dua minggu kedepan.

Penasehat Hukum (PH) penggugat, Wilson Cs mengatakan, pada sidang perdana pihak yang bersangkutan tidak hadir dan majelis hakim akhirnya menunda sidang hingga selama dua minggu kedepan

"Selanjutnya masuk ke mediasi dan pada mediasi nanti akan kita lihat konsep dari pihak Gubernur. Kalau pihaknya bisa mengakomodir tuntutan kita ini dan jika permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik-baik, kenapa kita tidak," sebut Wilson, Kamis (18/6/2020).

Sementara untuk pokok perkaranya, Irvan Khairul Ananda selaku penggugat yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesbangpol dipecat oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebagai tergugat. Kemudian tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) pada tanggal 18 Juli 2016.

Kemudian dalam gugatan itu disebutkan bahwa pihak penggugat dinilai telah melanggar pasal 27 ayat (3) UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 3 angka 6 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Pada tanggal 1 Desember 2016 keluarlah putusan PTUN dan mengabulkan gugatan penggugat jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 397 K/TUN/2017 pada tanggal 14 September 2017.

"Perkara penggugat telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde). Penggugat kemudian sudah berulang kali menyurati tergugat untuk menjalankan putusan itu, namun pihak tergugat hingga kini tidak pernah ditanggapi," terang Wilson.

Ditambahkannya, karena tidak ditanggapi, penggugat pun juga telah mengajukan surat eksekusi ke pengadilan. Bahkan penggugat juga telah telah menyurati Presiden RI, namun tergugat tidak mengindahkan dan menindaklanjutinya.

"Karena tidak menjalankan putusan itu, maka kembali diajukanlah gugatan melawan hukum dan ganti rugi," tuturnya.

Diketahui, dalam gugatan di PTUN, atas pemecatan oleh gubernur, penggugat kerugian materil dengan total Rp380. 457. 885 juta, termasuk didalamnya uang pensiunan,  kenaikan pangkat dari golongan 4 D menjadi 4 E yakni 75 persen dari gaji pokok dan lainnya yang hinggga saat belum diterimanya.

Sementara kerugian Immateril nya yaitu, rusaknya nama baik penggugat di lingkungan masyarakat pada umumnya dan di pemerintah Sumbar pada khususnya. Maka timbul rasa kecemasan dari penggugat dikarena tergugat tidak menjalankan dan menghormati putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. 

Tetapi, jika ditotalkan, penggugat mengalami kerugian Immateril sebesar Rp1 miliar dan angka itu menurut penggugat sangatlah wajar sesuai dengan fakta-fakta yang dihadapi penggugat saat ini. (*)

Reporter : Buliza Rahmat /  Editor : Heldi Satria

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]