Soal Protokol Pesantren, Betapa Responsifnya Pemda Jawa Barat


Jumat, 19 Juni 2020 - 17:50:02 WIB
Soal Protokol Pesantren, Betapa Responsifnya Pemda Jawa Barat Ilustrasi pikiran rakyat.

Para pengelola pesantren di Provinsi Jawa Barat di tengah Covid-19 yang menyelimuti berbulan bulan, tampaknya merasa diperhatikan oleh pemerintah daerahnya. Hal itu bisa kita lihat dengan berbagai pemberitaan di media massa dan online, bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian terhadap pesantren, Para pengelola pesantren di Provinsi Jawa Barat di tengah Covid-19 yang menyelimuti berbulan bulan, tampaknya merasa diperhatikan oleh pemerintah daerahnya. Hal itu bisa kita lihat dengan berbagai pemberitaan di media massa dan online, bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian terhadap pesantren, seperti  diterbitkannya Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar No: 443/Kep.326-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren.seperti  diterbitkannya Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar No: 443/Kep.326-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren.

Oleh: Irwan Natsir
(Sekretaris Umum Yayasan Thawalib Padang Panjang)

Selain diterbitkannya keputusan gubernur,  Gubernur Jawa Barat  M. Ridwan Kamil di berbagai media menyatakan,  pesantren diizinkan untuk beroperasi terlebih dahulu dari sekolah umum karena kurikulum yang digunakan pesantren tidak sama dengan sekolah umum.

Alasan lainnya diperbolehkannya pesantren beroperasi kembali, karena  mayoritas pesantren dimiliki atas nama pribadi, sehingga kebijakan kurikulum yang digunakan tiap-tiap pesantren pun berbeda. Dengan demikian, tidak akan terjadi ketimpangan kualitas pendidikan antar pesantren.

“Kalau pesantren itu rata-rata dimiliki oleh pribadi. Kurikulumnya juga tidak sama. Jadi, pesantren boleh (dibuka) karena kurikulumnya berbeda. Start dan finisnya beda maka boleh dibuka duluan dengan catatan kesehatan di zona hijau dan biru dan protokol kesehatan,” ujar Ridwan Kamil (CNN Indonesia, 17/6/2020).

Para pengelola pesantren di provinsi dengan jumlah penduduknya mencapai lebih  50 juta jiwa tersebut, tentu mendapatkan semacam kepastian akan adanya  gambaran dari  Pemerintah Provinsi  Jawa Barat yang sudah memberikan sinyal bolehnya dibuka kembali operasional pesantren.

Sebab, sejak pertengahan Maret 2020 sampai saat ini, pesantren dan lembaga pendidikan lainnya tidak memberlakukan proses belajar mengajar secara tatap muka, melainkan belajar di rumah. Bagi pesantren, santri dipulangkan ke kampung halamannya.

Betapa Responsifnya Pemda Jawa Barat
Bagi para pengelola pesantren di Sumatera Barat yang jumahnya  mencapai 223 pesantren tentu berharap ada informasi dan kebijakan yang dkeluarkan pemerintah daerah saat ini, tentang bagaimana dengan proses belajar mengajar di pesantren. Apakah diperbolehkan beroperasional kembali sebagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau bagaimana.

Sebab, selain sudah tiga bulan lebih pesantren libur dari belajar tatap muka dan santri tinggal di asrama, jika hal ini berkaitan dengan memasuki tahun ajaran baru 2020/2021 yang oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah ditetapkan pada bulan Juli 2020.

Dalam menghadapi tahun ajaran baru bagi pesantren, tentu memerlukan kepastian tentang diperbolehkannya belajar tatap muka atau bagaimana.

Sebab, pengelola pesantren akan mempersiapkan berbagai hal dalam memasuki tahun ajaran baru. Hal ini dikarenakan sistim yang diterapkan adalah boarding school. Seperti Perguruan Thawalib Padang Panjang yang menggunakan sistim boarding school. Tentu  lazimnya sebelum tahun ajaran baru mempersiapkan berbagai hal kebutuhan santri baru yang tinggal di asrama. Misalnya saja persiapan tentang tempat tidur, kasur, lemari dan kebutuhan lainnya. Ini semua tentu memerlukan waktu.

Kemudian mempersiapkan kitab kitab yang akan dipergunakan oleh para santri baru. Sebab, kitab kitab yang dipelajari di pesantren sifatnya khusus dan tidak dijual secara umum di berbagai toko buku. Jadi, dalam hal ini tentu perlu waktu untuk menyiapkannya. Serta bebagai persiapan lainnya.

Belum lagi himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam lembaga pendidikan. Maka, jika pesantren akan beroperasional, tentu perlu waktu guna mempersiapkan protokol kesehatan ini. Mulai dari penyediaa masker, tempat cuci tangan dan sebagainya.

Maka, melihat langkah responsif Pemerintah Provinsi  Jawa Barat terkait pesantren, patut kita acungkan jempol. Dari berbagai informasi di media, sebelum menerbitkan keputusan gubernur, Wakil Gubernur Jawa Baray Uu Ruzhanul Ulum diberikan tugas khusus bertemu dengan para   pengelola pesantren membahas berbagai hal terkait persiapan protokol kesehatan tersebut.

Dari sikap proaktif yang diperlihatkan Pemda Jawa Barat itu, melahirkan keputusan gubernur  yang berisikan  15 protokol kesehatan umum, enam protokol kedatangan kiai, santri, asatidz, dan pihak lain, tujuh protokol di masjid, sembilan protokol di tempat belajar, 14 protokol di kobong (penginapan santri), sembilan protokol di tempat makan, delapan protokol di kantin, dan tiga protokol jika ada indikasi Covid-19 di pesantren.

Dengan adanya panduan protokol kesehatan  tersebut, maka membantu  bagi pengelola pesantren dalam mempersiapkan protokol kesehatan yang akan diterapkan di pesantren nantinya.

Bagaimana dengan pesantren di Sumatera Barat? Bagaimana sikap dan langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  menyikapi hal ini?. Wallahu Wa’lam Bishawab. (**)

 Editor : Milna Miana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]