Wah, Sumatra Barat Terbaik dalam Penggunaan Aplikasi SP4N-LAPOR!


Sabtu, 20 Juni 2020 - 07:20:15 WIB
Wah, Sumatra Barat Terbaik dalam Penggunaan Aplikasi SP4N-LAPOR! Monev Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N-LAPOR pada Pemerintah Provinsi Tahun 2019.

HARIANHALUAN.COM - Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengikuti rapat Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengaduan dan Informasi Publik lingkup pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh  Pusat Penerangan Kemendagri pada Kamis lalu.

Monev kali ini dilakukan melalui fasilitas zoom meeting dengan menampilkan narasumber Dr. Gede Narayana (Ketua Komisi Informasi Pusat), Prof. Dr. Diah Natalisa (Deputi Pelayanan Publik Kemenpan) dengan moderator Dr. Handayani Ningrum (Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan Kemendagri). 

Dari laporan hasil Monev Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N-LAPOR pada Pemerintah Provinsi Tahun 2019, terungkap bahwa dari 34 Provinsi di Indonesia, Sumatera Barat menduduki peringkat pertama dalam hal penyelesaian pengaduan (92,59 %) dan disusul oleh Kalimantan Selatan (91,74 %).

Sedangkan dalam laporan hasil tindaklanjut berdasarkan Surat Menpan Nomor: B/21/M.PP.00.04/2020 tanggal 5 Februari 2020, laporan yang disampaikan oleh Provinsi Sumatera Barat masuk kategori lengkap, dimana hanya 6 Provinsi yang masuk kategori ini, yakni DI Yogyakarta, Sulbar, Gorontalo, Kalimantan Utara dan Sumatera Selatan. 

“Pemerintah Provinsi untuk aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan pengaduan pengelolaan informasi publik Kabupaten dan Kota yang ada dibawahnya,” jelas Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar.

Kegiatan monitoring dan  evaluasi bersama Kemendagri yang melibatkan Deputi Bidang Pelayanan Publik dari Kemenpan RB ini perdana digelar, merupakan sinergitas antara Kemenpan RB dan Kemendagri dalam hal pengelolaan pengaduan pelayanan publik menggunakan aplikasi SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).

Sebelumnya,6 Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan ke seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia dengan nomor 490/10005/SJ/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional melalui aplikasi SP4N-LAPOR yang mengatur bahwa seluruh Instansi Pusat dan Pemda agar tidak lagi mengembangkan aplikasi pengelolaan pelayanan publik selain dari aplikasi SP4N-LAPOR dan seluruh pengelolaan pengaduan pelayanan publik  diintegrasikan ke dalam SP4N-LAPOR. (*)

Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Agoes Embun
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]