Menteri PUPR Minta Rp 115 T di Tengah Pandemi, Buat Apa?


Rabu, 24 Juni 2020 - 13:23:57 WIB
Menteri PUPR Minta Rp 115 T di Tengah Pandemi, Buat Apa? Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Rapat membahas soal anggaran dan rencana kerja Kementerian PUPR untuk program kerja 2021 mendatang.

Dalam rapat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono langsung mengajukan ancar-ancar pagu anggaran atau pagu indikatif hingga sebesar Rp 115,58 triliun untuk pembangunan infrastruktur 2020-2024. Total anggaran itu akan dibagi kepada 10 unit organisasi Kementerian PUPR dengan masing-masing program kerjanya.

"Dari Rp 115,58 triliun tadi, kami coba untuk mengalokasikan sesuai dengan arahan yang diberikan pada sidang-sidang kabinet oleh Menteri Keuangan dan Presiden, kita tetap mempertahankan atau memperketat belanja barang dan operasional, seperti perjalanan dan dinas dan sebagainya," terang Basuki di ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (24/5/2020).

Menurut Basuki, sebenarnya usulan pagu anggarannya untuk tahun depan sudah lebih disederhanakan dari tahun usulan untuk tahun 2020 ini. Lantaran untuk rencana kerja 2020 mengalami re-desain. Sehingga, program kerja Kementerian PUPR untuk tahun 2021 mendatang turut disederhanakan dari awalnya 13 program kerja menjadi 5 program.

"Pagu 2020-2021 Dipa awal nya itu Rp 120,22 triliun setelah direalokasi untuk COVID-19 Rp 44 triliun sekarang tinggal Rp 75,6 triliun. Kemudian untuk usulan indikasi 2021 Rp 140,33 triliun dan pagu indikatif dialokasikan Rp 115,58 triliun," ungkapnya.

Berikut rincian pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 115,58 triliun tersebut:

1. Sekretaris Jenderal Rp 655 miliar

2. Inspektorat Jenderal Rp 101 miliar

3. Direktorat Jenderal Bina Marga Rp 38,8 triliun

4. Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp 22,4 triliun

5. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Rp 44,4 triliun

6. Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat Rp 7,4 triliun

7. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Rp 610 miliar

8. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp 200 miliar

9. BPSDM Rp 563,7 miliar

10. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp 263 miliar. (*)

 Sumber : detik.com /  Editor : Nova Anggraini
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 09 Juli 2020 - 13:47:10 WIB

    Kesekian Kalinya, Jokowi Jengkel ke Menterinya, Apalagi Masalahnya?

    Kesekian Kalinya, Jokowi Jengkel ke Menterinya, Apalagi Masalahnya? HARIANHALUAN.COM - Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan sindiran keras kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengaku belum puas dengan kinerja pembantunya yang dianggap belum maksimal..
  • Kamis, 09 Juli 2020 - 09:02:17 WIB

    Menteri Pertahanan Ditugaskan Garap Proyek Pangan, Ini Tanggapan PPP

    Menteri Pertahanan Ditugaskan Garap Proyek Pangan, Ini Tanggapan PPP HARIANHALUAN.COM - PPP menilai ditunjuknya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk menggarap proyek lumbung pangan nasional sebagai langkah yang tepat. PPP mengatakan Prabowo dikenal dengan bicaranya yang membahas .
  • Rabu, 08 Juli 2020 - 09:00:06 WIB

    Menteri KKP Edhy Prabowo Janji Stop Impor Garam, Asalkan..

    Menteri KKP Edhy Prabowo Janji Stop Impor Garam, Asalkan.. HARIANHALUAN.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, berjanji untuk menutup keran impor garam. Asalkan, lanjut dia, produksi garam lokal sudah bisa memenuhi kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan industri..
  • Selasa, 07 Juli 2020 - 19:37:19 WIB

    Mengapa Menteri Edhy Prabowo Ogah Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan?

    Mengapa Menteri Edhy Prabowo Ogah Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan? HARIANHALUAN.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak mau langsung memutuskan untuk menenggelamkan kapal maling ikan. Dia menilai banyak pekerjaan yang lebih mendesak untuk ditangani dari menenggelamkan kapal..
  • Selasa, 07 Juli 2020 - 08:22:21 WIB

    Kinerja Dianggap Membaik, Ancaman Ganti Menteri 'Ditarik'

    Kinerja Dianggap Membaik, Ancaman Ganti Menteri 'Ditarik' HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melontarkan isu reshuffle di depan para menterinya pada rapat terbatas 18 Juni 2020. Jokowi mengungkapkan hal itu karena jengkel masih ada menteri yang terlihat biasa sa.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]