Sederet Fakta 7 Maskapai Mempermainkan Harga Tiket Pesawat


Sabtu, 27 Juni 2020 - 08:27:07 WIB
Sederet Fakta 7 Maskapai Mempermainkan Harga Tiket Pesawat Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Masyarakat dihebohkan dengar kabar adanya permainan harga tiket pesawat yang dilakukan tujuh maskapai di Indonesia. Hal tersebut diungkap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Garuda dan Lion Air pun mengomentari soal putusan KPPU yang menyebut adanya pelanggaran penetapan harga tiket pesawat. Lion Air mengklaim tidak pernah bekerjasama dan menentukan dengan pihak lain di luar perusahaan.

Okezone pun merangkum fakta-fakta terkait tujuh maskapai yang disebut melakukan pelanggaran penetapan harga tiket pesawat, Sabtu (27/6/2020):

1. 7 Maskapai yang Langgar Aturan Tiket Pesawat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan tujuh maskapai lokal melanggar penetapan harga tiket pesawat. Ketujuh maskapai tersebutm PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Maskapai-maskapai ini terjerat pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 soal persaingan usaha. KPPU menilai perusahaan melakukan perjanjian yang berujung pada tingginya harga tiket pesawat.

2. Penjelasan Lion Air

Corporate Communications Strategic Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan, Lion Air Group tetap menjual harga tiket pesawat sesuai dengan aturan regulator yang berlaku yakni Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

“Dalam hal ini tidak melebihi ketentuan tarif batas atas (TBA) dan tidak melebihi tarif batas bawah (TBB),” tegas Danang.

Dalam penentuan harga jual tiket pesawat udara kelas ekonomi dalam negeri, Lion Air Group juga tidak pernah bekerjasama dan menentukan dengan pihak lain (di luar perusahaan).

3. Garuda Hormati Putusan KPPU

PT Garuda Indonesia (Persero) menjadi salah satu maskapai yang disebutkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pelanggaran Undang Undang Persaingan Usaha No 5 Tahun 1999 pada. Perseroan pun sepenuhnya menghormati proses hukum yang telah berjalan, di mana ada tujuh maskapai penerbangan di Indonesia.

“Perlu kiranya kami sampaikan bahwa putusan KPPU tersebut merupakan tindak lanjut dari penelitian dan pemeriksaan KPPU terhadap sejumlah maskapai penerbangan nasional, termasuk Garuda Indonesia Group pada 2019 lalu,” tutur Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.

4. Ini Bukan Kartel Tiket Pesawat

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih menjelaskan majelis komisi menilai bahwa concerted action sebagai bentuk meeting of minds di antara para terlapor, tidak memenuhi unsur perjanjian di Pasal 11. Hal ini mengingat bahwa, berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 04 Tahun 2010, unsur perjanjian di pasal tersebut membutuhkan berbagai hal seperti adanya konspirasi di antara beberapa pelaku usah, keterlibatan para senior eksekutif perusahaan yang menghadiri pertemuan-pertemuan dan membuat keputusan.

Kemudian penggunaan asosiasi untuk menutupi kegiatan, price fixing atau penetapan harga dengan cara alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi. Selanjutnya adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian, adanya distribusi informasi kepada seluruh pelaku usaha terlibat atau adanya mekanisme kompensasi dari pelaku usaha yang produksinya lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil atau mereka yang diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya.

"Majelis tidak sah meyakinkan (bahwa maskapai melanggar) pasal 11," ujarnya.

Artinya, tidak ada kartel tiket pesawat yang dilakukan oleh ketujuh maskapai tersebut.

5. Kemenhub Evaluasi Aturan Tiket Pesawat

Kementerian Perhubungan akan segera mengevaluasi ketentuan tarif batas bawah dan tarif batas atas tiket pesawat. Evaluasi itu dilakukan terkai keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan adanya pelanggaran mengenai penetapan harga tiket pesawat.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto menerangkan, untuk menentukan tarif baru, ada banyak faktor yang akan dievaluasi ulang. Evaluasi juga akan dilakukan secara menyeluruh karena ada banyak parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan tarif batas tiket pesawat.

"Terkait tarif batas atas dan bawah terus terang kami akan melihat semua evaluasi dulu, karena ada banyak parameter seperti bahan bakar, gaji kru, juga semua parameter untuk jadi evaluasi," ujarnya. (*)
 

 Sumber : okezone.com /  Editor : Rahma Nurjana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]