Menkumham Tak Hadir, Komisi II DPR Tunda Rapat Kerja 


Senin, 29 Juni 2020 - 19:14:59 WIB
Menkumham Tak Hadir, Komisi II DPR Tunda Rapat Kerja  Guspardi Gaus

HARIANHALUAN. COM - Komisi II DPR RI menunda rapat kerja finalisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Pilkada serentak 2020 karena absennya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sejumlah anggota komisi pemerintahan dalam negeri ini menilai Yasonna tak menghargai mereka lantaran sudah dua kali tak menghadiri undangan.

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan ketidakhadiran Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly dalam rapat kerja tingkat satu.

“Dalam rapat kerja ini seharusnya mendengarkan pandangan mini Fraksi sebagai sikap akhir terhadap rancangan UU tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang,”ujar Guspardi Gaus melalui keterangan tertulisnya, Senin (29/6).

Menurut Politisi PAN ini, Presiden telah menugaskan kepada dua kementrian yaitu Kemendagri dan Kemenkumham untuk mewakili pemerintah dalam rapat kerja tingkat satu bersama Komisi II DPR RI. Kehadiran Kemendagri tidak dapat mewakili ketidakhadiran Menkumham. Begitu juga sebaliknya.

“Padahal raker amat penting, ini bisa diartikan pelecehan terhadap lembaga DPR dan mempertanyakan komitmen dan keseriusan Menkumham dalam menyikapi persoalan terkait pengesahan UU yang penting terkait pilkada serentak 9 Desember 2020.Padahal usulan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang dari Pemerintah,” ujar Legislator asal Sumbar itu.

Ditambahkan Guspardi Gaus, karena agenda hari ini amat fundamental dan penting tetapi tidak dihadiri lengkap oleh utusan Pemerintah, maka pihaknya meminta kepada Komisi II untuk menunda Raker dan meagendakannya dalam waktu dekat serta meminta Kemenkumham harus menghadirinya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, Komisi II perlu mengecek apakah surat undangan rapat sudah tersampaikan kepada Yasonna. Jika sudah dan Yasonna atau wakilnya tetap tak hadir, dia menilai tak ada komitmen yang sama antara DPR dan pemerintah.

"Kami di Komisi II sudah berkomitmen, tapi salah satu menteri Pak Presiden Jokowi tidak committed terhadap pembahasan yang saya yakin ini sangat penting," ujar Johan.

Anggota Komisi II lainnya, dari Partai Kebangkitan Bangsa, Sukamto, meminta rapat tetap dilaksanakan agar tak mengganggu tahapan pelaksanaan pilkada. Di sisi lain, ia mengusulkan Komisi II melayangkan teguran keras kepada Yasonna melalui surat yang ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo. (*)

Namun mayoritas anggota mengusulkan agar rapat kerja ditunda sampai ada kejelasan dari Yasonna. Karena ketidakhadiran Kemnhumkan, akhirnya Ketua Komisi II mengetok palu sidang untuk ditutup dan diputuskan ditunda. 

Sebelumnya, Yasonna juga absen dalam agenda rapat kerja tingkat I Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri dan Menkumham pada Rabu lalu, 24 Juni 2020. Rapat itu mengagendakan penjelasan pemerintah terkait RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi UU. (*)

Reporter : Leni Marlina /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 05 April 2020 - 10:25:59 WIB

    Menkumham Sebut Tak Semua Koruptor Diatas 60 Tahun Bisa Bebas

    Menkumham Sebut Tak Semua Koruptor Diatas 60 Tahun Bisa Bebas JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengklarifikasi rencana pembebasan narapidana kasus korupsi (napi koruptor) untuk mencegah penyebaran virus corona (covid-19) di dalam Lembaga Perma.
  • Kamis, 20 Februari 2020 - 09:51:40 WIB

    Desakan Yasonna Mundur dari Menkumham Semakin Menguat

    Desakan Yasonna Mundur dari Menkumham Semakin Menguat JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, harus mundur dari jabatannya..
  • Selasa, 18 Februari 2020 - 03:07:24 WIB

    Menkumham Akui Ada Salah Ketik Pasal di RUU Omnibus Law

    Menkumham Akui Ada Salah Ketik Pasal di RUU Omnibus Law JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly mengaku, ada kesalahan redaksional dalam salah satu pasal di RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, kesalahan redaksional dalam pasal 170 ayat 1 .
  • Ahad, 09 Februari 2020 - 18:26:55 WIB

    Survei IPO: Kinerja Menag dan Menkumham Terburuk!

    Survei IPO: Kinerja  Menag dan Menkumham Terburuk! JAKARTA, HARIANHALUAN.COM- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tercatat memiliki kinerja terburuk selama 10.
  • Jumat, 31 Januari 2020 - 00:54:10 WIB

    Seleksi CPNS Kemenkumham Masuki Tahap Kedua, Catat Jadwalnya

    Seleksi CPNS Kemenkumham Masuki Tahap Kedua, Catat Jadwalnya JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2019 saat ini memasuki tahapan kedua, yaitu seleksi kompetensi dasar (SKD).
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]