Harta Kekayaan Pejabat Indonesia Bertambah! Refly Harun: 'Bingung Kita, Bisnis Sedang Lesu Kok Naik'

- Selasa, 14 September 2021 | 13:05 WIB
Ilustrasi Harta Kekayaan (Pixabay)
Ilustrasi Harta Kekayaan (Pixabay)

HARIANHALUAN.COM - Pengamat hukum dan politik Refly Harun menganggap naiknya harta kekayaan para pejabat bukanlah hal baru di Indonesia. Sebab menjadi pejabat di Indonesia memang bukan untuk menjadi miskin, sebaliknya menjadi kaya.

Dia mengatakan sesungguhnya wajar saja apabila jumlah harta kekayaan pejabat turun di masa pandemi. Tetapi justru membingungkan kalau harta mereka bertambah.

”Bingung kita, bisnis sedang lesu kok naik,” ujar Refly dalam video berjudul Pandemi Bukan Halangan untuk Pejabat Naikkan Harta !!, yang diunggah di akun youtubenya, dikutip Selasa (14/9/2021) dari sindonews.com

Baca Juga: Kaya Mendadak? Jadi Menteri Agama, Kekayaan Yaqut Cholil Qoumas Naik 11 Kali Lipat

Refly mengaku teringat kisah Umar bin Khattab, salah satu khalifah yang memimpin Umat Islam setelah Nabi Muhammad meninggal. Ketika dilarang untuk berbisnis, para gubernur yang diangkat Umar protes. Mereka mengatakan bahwa mereka berbisnis secara sah, tidak memanfaatkan jabatan. Umar lalu menjawab.

”Kalian memang berbisnis secara sah. Tapi kalau kalian berbisnis, kalian akan lebih banyak memikirkan bisnis ketimbang rakyat. Dan itulah yang terjadi,” tutur Refly menirukan perkataan Umar kepada para gubernurnya.

Dalam video ini Refly juga mengatakan bahwa apa yang dituliskan para pejabat dalam LHKPN nilainya kecil dari nilai objek kekayaan sesungguhnya. Misalnya tanah dan bangunan, yang dilaporkan adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Padahal, nilai faktualnya jauh lebih tinggi.

”Ya begitulah. Menjadi pejabat di republik ini tidak menjadikan Anda bertambah miskin. Tetapi justru membuat Anda lebih kaya. Jadi yang namanya mentalitas Umar bin Khattab susah ditiru pejabat di negeri ini,” ujar mantan komisaris salah satu BUMN ini.

Harta kekayaan pejabat di Indonesia justru bertambah ketika lebih banyak masyarakat merasakan kesulitan ekonomi di masa pandemi. Hal ini setidaknya tercermin dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ( LHKPN ) yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini.

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Sumber: Sindo News

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terus Diminati, Pelanggan Premium PLN Semakin Bertambah

Senin, 27 September 2021 | 19:40 WIB

Terminal Anak Air Padang Siap Diuji Coba

Senin, 27 September 2021 | 18:59 WIB

3 Desa di Pariaman Terima DAK Program Sanitasi Rp1,2 M

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB

14 Karya Budaya Sumbar Ditetapkan Sebagai WBTbI

Senin, 27 September 2021 | 13:45 WIB

Limbah Medis B3 dan TPA di Sumbar Mulai Penuh

Senin, 27 September 2021 | 12:33 WIB
X