Terkait Kasus Gubernur, DPRD Sumbar Gunakan Hak Angket untuk Hindari Krisis Kepercayaan

- Selasa, 14 September 2021 | 13:41 WIB

PADANG, HARIANHALUAN.COM- Dalam rapat paripurna yang dilakukan di gedung DPRD Sumbar, anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Nurnas mengajukan usulan hak angket terhadap Gubernur Sumbar, Mahyeldi terkait kasus surat sumbangan.

"Sesuai peraturan perundang-undangan guna menghindari krisis kepercayaan yang meluas terhadap pemerintah daerah dan kepala daerah serta terciptanya kepastian hukum dan politik atas perkara yang ini, maka dipandang perlu dan penting bagi DPRD Sumbar untuk menggunakan hak pengawasannya untuk menguji dan menyelesaikannya," ujar Nurnas.

Untuk itu, katanya, ia mewakili dari fraksi Demokrat, Gerindra, PDI, PKB dan satu partai Nasdem ingin menyampaikan kepada pimpinan DPRD secara resmi hari ini untuk mengajukan usualan penggunaan hak angket DPRD Provinsi Sumbar.

"Dokumen dan seluruhnya sudah lengkap sesuai dengan ketentuan aturan dan untuk diagendakan di BAMUS nantinya," katanya.

"Oleh karena itu, kami secara resmi ingin menyerahkan pada pimpinan dan diwakili oleh fraksi yang ikut serta dalam memberikan tandatangan untuk menyampaikan penyerahan dokumen ini kepada pimpinan DPRD Sumbar," katanya. (*)

Editor: Jefli Bridge

Tags

Terkini

Terus Diminati, Pelanggan Premium PLN Semakin Bertambah

Senin, 27 September 2021 | 19:40 WIB

Terminal Anak Air Padang Siap Diuji Coba

Senin, 27 September 2021 | 18:59 WIB

3 Desa di Pariaman Terima DAK Program Sanitasi Rp1,2 M

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB

14 Karya Budaya Sumbar Ditetapkan Sebagai WBTbI

Senin, 27 September 2021 | 13:45 WIB

Limbah Medis B3 dan TPA di Sumbar Mulai Penuh

Senin, 27 September 2021 | 12:33 WIB
X