Risiko Amandemen UUD 1945, Salah Satunya Biaya yang Tidak Murah

- Selasa, 14 September 2021 | 16:35 WIB
(Sumber gambar: tirto.id/andrey gromico)
(Sumber gambar: tirto.id/andrey gromico)

HARIANHALUAN.COM - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, menyinggung wacana terkait amandemen UUD 1945. Hal tersebut dilakukan pada sidang tahunan MPR RI, pada Senin, 16 Agustus 2021.

Sontak hal tersebut memicu perdebatan publik, terutama di media sosial. Ada yang setuju, dan ada yang menolak wacana amandemen UUD 1945. Selain perdebatan di media sosial, para ahli turut  berpendapat mengenai wacana amandemen UUD 1945. Salah satunya Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar

Abdul Fickar meminta agar MPR RI mempertimbangkan kembali urgensi dalam melakukan amendemen UUD 1945. Sebab ada biaya mahal yang harus ditanggung oleh negara, untuk melakukan amandemen UUD 1945.

Dilansir melalui merdeka.com, perubahan terbatas UUD 1945, secara khusus, bertujuan untuk menambah wewenang MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Nantinya, hal tersebut yang akan digunakan sebagai landasan setiap rencana strategis Pemerintah. Misalnya terkait pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan infratruktur tol laut, serta rencana pembangunan strategis lainnya.

Mahalnya Biaya Amandemen UUD 1945

Menurut Abdul Fickar, kebijakan tersebut dinilai kurang sesuai untuk dilakukan saat ini. Menimbang kondisi Indonesia yang sedang dilanda oleh pandemi Covid-19, dan belum menunjukkan adanya perubahan baik yang signifikan. Abdul Fickar mengatakan, penting untuk melihat beberapa urgensi sebelum melakukan amandemen UUD 1945.

“Saya minta pertimbangkan urgensi sosiologisnya apa, urgensi yuridisnya apa, dan urgensi politisnya apa, sebelum melakukan perubahan,” kata Abdul Fickar, pada Senin, 16 Agustus 2021, dikutip melalui Antara.

Proses untuk melakukan perubahan akan memerlukan tenaga dan biaya yang besar. Terutama jika terkait dengan pemindahan ibu kota negara. Tentu saja hal tersebut menjadi risiko yang besar bagi perekonomian negera.

“Apalagi kalau perubahannya dikaitkan dengan memindahkan ibu kota negara, ini akan memunculkan risiko yang berat secara ekonomi,” ujarnya pula.

Halaman:

Editor: Rizky Adha Mahendra

Sumber: Merdeka.com, Antaranews.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terus Diminati, Pelanggan Premium PLN Semakin Bertambah

Senin, 27 September 2021 | 19:40 WIB

Terminal Anak Air Padang Siap Diuji Coba

Senin, 27 September 2021 | 18:59 WIB

3 Desa di Pariaman Terima DAK Program Sanitasi Rp1,2 M

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB

14 Karya Budaya Sumbar Ditetapkan Sebagai WBTbI

Senin, 27 September 2021 | 13:45 WIB

Limbah Medis B3 dan TPA di Sumbar Mulai Penuh

Senin, 27 September 2021 | 12:33 WIB
X