Guna Memperkuat Sistem Peringatan Dini Gempa dan Tsunami, BPBD Perlu Beroperasi 24 Jam

- Selasa, 21 September 2021 | 14:22 WIB
Ilustrasi Tsunami (By:dosomething.org)
Ilustrasi Tsunami (By:dosomething.org)

HARIANHALUAN.COM - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya bersama Kementerian/Lembaga terkait, tengah berupaya melakukan penyempurnaan dan pengembangan lanjut Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS).

Sementara itu, dari fact finding di lapangan, Dwikorita juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya memperkuat sistem peringatan dini gempa dan tsunami ini. Diantaranya adalah jam operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota yang belum semua beroperasi 24 jam 7 hari.

Akibatnya, tidak jarang pesan peringatan dini yang dikirim oleh BMKG pusat ke !Pemerintah Daerah (BPBD) tidak tersebar luas secara massif ke masyarakat.

Baca Juga: Waspada! Potensi Tsunami Setinggi 28 Meter Ancam Pesisir Selatan Jawa

"Padahal, Tidak jarang kejadian bencana alam diluar jam kerja kantor. Habis magrib, dini hari, atau saat akhir pekan. Jadi, idealnya memang BPBD beroperasi full selama 7 hari 24 jam, sesuai dengan amanah di dalam Perpres no 93 tahun 2019, agar pesan peringatan dini dari BMKG tidak terputus di tengah jalan," katanya dikutip harianhaluan.com dari BMKG.go.id, Selasa (21/9/2021).

Sebagaimana amanat undang-undang, kata Dwikorita, BMKG hanya bertugas dalam penyampaian data dan informasi kepada Pemerintah Daerah (BPBD) dan stakeholder terkait. Sementara diseminasi dan amplifikasi informasi tersebut dari Pemerintah Daerah (BPBD) ke masyarakat merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

"Untuk memastikan informasi BMKG benar-benar telah diterima BPBD yang selanjunya diteruskan kepada masyarakat, kami perlu melakukan sinergi dan koneksitas dengan Pemerintah Daerah (yaitu dengan Pimpinan Daerah, BPBD dan Kamtibmas di Daerah) secara rutin dan intensif, melalui Stasiun-Stasiun/Kantor-Kantor BMKG di Daerah," tuturnya.

Dwikorita mengatakan bahwa mitigasi ataupun sistem peringatan dini tidak akan berhasil efektif bila hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau oleh beberapa lembaga yang terfragmentasi/ tidak terintegrasi.

Hal ini sejalan dengan amanah Perpres no 93 tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS), dimana sistem peringatan dini harus dioperasikan dengan kolaborasi yang holistik dan terintegrasi, secara menerus, berkelanjutan, yang dilakukan oleh berbagai pihak/lembaga dari Pusat hingga ke Daerah.

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Sumber: BMKG

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Masjid di Padang Bakal Ramah Anak

Sabtu, 27 November 2021 | 07:37 WIB

Wako Fadly Amran Sampaikan Ranperda APBD 2022

Jumat, 26 November 2021 | 22:30 WIB

Bupati Agam Lepas 40 Bibit Ikan di Launching Baganang

Jumat, 26 November 2021 | 16:45 WIB
X