Ahli Hukum Kesehatan: Kesadaran Masyarakat Bisa Tingkatkan Capaian Vaksin di Sumbar

- Senin, 4 Oktober 2021 | 11:45 WIB
Ilustrasi vaksin Pfizer. (Foto: Antara)
Ilustrasi vaksin Pfizer. (Foto: Antara)

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Ahli Hukum Kesehatan Universitas Andalas (Unand), Siska Elvandari berpendapat, saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pencapaian vaksinasi di Sumbar. Namun dari segi hukum perlu dikaji apakah upaya tersebut sudah efektif atau tidak, maksimal atau tidak.

"Kalau dari segi hukum, efektif atau tidaknya upaya pemerintah tentu berpulang dari perspektif hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatannya," kata Siska dalam acara Advokat Sumbar Berbicara dengan tema Polemik Sanksi Bagi yang Tak Vaksin.

Baca Juga: Vaksinasi Sumbar Rendah, Ombudsman Sebut Edukasi Masih Terbatas

Siska menjelaskan, hukum merupakan sarana atau alat pengendalian sosial masyarakat karena terjadi perubahan di masyarakat dan mendorong terjadinya masalah hukum.

"Menurut saya yang menyebabkan rendahnya vaksinasi di Sumbar mungkin masyarakat kurang sadar. Karena menumbuhkan kesadaran butuh dari hati kita," ujar Siska.

Baca Juga: Vaksinasi Sumbar Rendah, Ombudsman Sebut Edukasi Masih Terbatas

Sebelumnya, Kepala Dinas kesehatan Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan selain vaksinasi Covid-19 pihaknya juga melaksanakan pelayanan donor darah dan pemeriksaan penyakit tidak menular.

Total sasaran vaksinasi di Sumbar sebanyak 4,4 juta orang. Hingga 28 September 2021 capaian vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 975.771 orang atau 22,03 persen.

"Sementara untuk dosis 2 sebanyak 494.459 orang atau 9,95 persen dan dosis 3 untuk tenaga kesehatan 13.339 orang atau 0,30 persen," katanya.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Terkini

Gelar Rakerda, HIPMI Sumbar Bakal Bahas Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 09:23 WIB
X