Tren besitas dan Diabetes di RI Meningkat, Minuman Manis akan Dikenai Cukai?

Nova Anggraini
- Selasa, 12 Oktober 2021 | 01:55 WIB
obesitas
obesitas

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Riset kesehatan dasar atau riskesdas menunjukkan bahwa tren obesitas dan diabetes di Indonesia meningkat dua kali lipat sepanjang satu dekade.

Obesitas meningkat dari 10,3 persen (2007) menjadi 21,8 persen (2018), dan diabetes naik dari 5,7 pada 207 melonjak ke 10,9 persen pada 2018.

Menurut peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Shita Dewi, meningkatnya jumlah individu yang mengalami obesitas dan diabetes tidak hanya berdampak pada produktivitas masyarakat, tapi juga beban pembiayaan pengobatan yang pemerintah tanggung melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam jangka panjang.

Laporan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) pada 2017 menunjukkan bahwa 10,8 juta peserta adalah pengidap diabetes. Pembiayaan layanan penyakit katastropik (penyakit yang butuh biaya tinggi) mencapai Rp14,6 triliun atau 21,8 persen dari total anggaran pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut, dalam situasi pandemi ini, orang dengan penyakit tidak menular memiliki risiko lebih tinggi untuk terinfeksi dan mengalami keparahan akibat COVID-19.

“Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyakit tidak menular,” kata Shita dalam keterangan pers Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), ditulis Senin (11/10/2021).

Akibat Minuman Manis
Salah satu penyebab tingginya angka obesitas dan diabetes adalah minuman bergula dalam kemasan (MBDK) atau minuman manis.

Indonesia menjadi negara dengan konsumsi MBDK ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan konsumsi sebanyak 20,23 liter per orang per tahun.

Maka dari itu, untuk mengendalikan konsumsi MBDK maka beberapa pihak mengusulkan adanya penerapan cukai.

Sejalan dengan itu, CISDI melihat adanya peluang memasukkan cukai MBDK pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 setelah disahkannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kamis (7/10).

Halaman:

Editor: Nova Anggraini

Sumber: Liputan6

Tags

Terkini

Aktivitas Fisik Suku Mentawai Pedalaman

Senin, 27 Juni 2022 | 15:25 WIB
X